Kota Probolinggo, Bhirawa
Komisi I DPRD Kota Probolinggo meminta pemerintah daerah mengembalikan alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2027 ke level normal sebagaimana tahun 2025.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas berbagai persoalan pendidikan anak usia dini di Kota Probolinggo, Kamis (4/6).
Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PKB, Nur Hudana atau yang akrab disapa Ning Dana, mengatakan ketidakcairan BOSDA pada tahun 2026 tidak lepas dari kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran pemerintah daerah.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik harus tetap diupayakan agar dapat terealisasi.
“Wajib hukumnya direalisasikan karena ini menyangkut nasib dari tunjangan kinerja yang tahun-tahun sebelumnya sudah rutin diterima tenaga pendidik,” ujarnya.
Menurut Ning Dana, Komisi I telah berkomitmen mencari solusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar hak para guru tetap dapat diberikan.
“Kami di Komisi I sudah berkomitmen untuk tetap mencari solusi terbaik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kuncinya ada di regulasi Perwali yang harus segera diselesaikan bersama Bagian Hukum dan Inspektorat,” katanya.
DPRD juga menyoroti pagu BOSDA tahun 2026 yang mengalami pemangkasan hingga sekitar 50 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Karena itu, dewan mendorong agar penyusunan RKPD tahun 2027 kembali mengalokasikan anggaran BOSDA di kisaran Rp5,2 miliar seperti sebelum dilakukan pemangkasan.
Menurut DPRD, dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk menjaga kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kota Probolinggo. [fir.kt]
