Oleh:
H. Yunus Supanto
Wartawan senior, bersama koran Bhirawa memperoleh penghargaan Piala Adinegoro (Penghargaan Tertinggi Karya Jurnalistik tingkat Nasional, Kategori Editorial) pada HPN tahun 2015.
Akhir “Elegan” Polemik Persyaratan “Suket” Persyaratan Cawapres
MPR yang berhak menjadwalkan pemilihan Wakil Presiden (baru), setelah Gibran Rakabuming Raka), mengundurkan diri. Presiden Prabowo Subianto kini bagai “one man show.” Tak lama rakyat Indonesia akan memiliki Wakil Presiden, yang lebih memadai secara usia, dan pendidikan. Gibran Rakabuming Raka, telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, sejak 12 November 2026. Karena tiada lagi pintu keadilan yang bisa dibuka untuk membela Gibran Rakabuming Raka. MK (Mahkamah Konstitusi) putusannya bersifat final (tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan). Juga binding, mengikat seluruh orang, serta pemerintah dan lembaga negara. Putusan Mahkamah Agung (MA) berkait “Surat Ketarangan” (Suket) penyetaraan ijazah dinyatakan tidak sah.
Putusan MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut Suket, serta ditarik dari pihak yang menguasai (KPU) untuk dimusnahkan. Ditjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen telah menjalankan putusan MA. Sekaligus juga menyatakan tidak akan PK (Peninjauan Kembali). Sehingga tidak perlu ada “fight” di PK. Seperti awal pengakuan Gibran yang minta izin kepada Presiden Prabowo untuk “fight” di PK.
Andai benar PK, bisa dipastikan akan ditolak oleh MA. Karena pertimbangan hukum MA berkait dengan pertimbangan hukum MK. Leboih ironis, Kementerian Dikdasmen (dan MA) akan dianggap “masuk angin,” pada saat gelombang besar rakyat meng-ingin-kan Gibran mundur. Bahkan “Suket” ijazah Gibran, dikaitkan menjadi “satu paket” dengan isyu besar lain. Yakni penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Maka membela “Suket” berarti membela, mendukung penyadapan terhadap Presiden.
Mustahil pula berupaya hukum (PK) serta melawan, dan meng-utak-atik Keputusan MK hanya pada ranah media sosial (medsos). Walau dengan menggunakan jasa pengacara paling kesohor, dan paling kaya. Karena kasus “Suket” ijazah Gibran, dan kasus penyadapan terhadap Presiden, saat ini terasa menjadi spirit perjuangan rakyat Indonesia. Mirip spirit reformasi 21 Mei 1998. Pak Harto lengser. Padahal baru pada 10 Maret 1998, Pak Harto, kembali dikukuhkan untuk periode ke-7 sebagai Presiden RI.
Hanya berselang 72 hari setelah dikukuhkan secara aklamasi oleh MPR! Padahal tiada yang sehebat Pak Harto dalam sejarah ke-rezim-an di Indonesia. Toh, bisa dilengserkan. Maka menghindari berbagai masalah besar, dan mendalam, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyatakan mundur dari jabatannya. Bersamaan dengan berbagai gerakan politik yang bertemu pada satu kepentingan: me-makzul-kan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai Wakil Presiden.
Maju Cawapres 2024
Bahkan DPR-RI telah bersemangat memulai menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) berkait ijazah. Tetapi pelaksanaan HMP tidak diperlukan lagi. Namun demo rakyat, khususnya BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) akan mengawal DPR dalam proses pencalonan Wakil Presiden yang baru. Sebelumnya, dua dua lembaga peradilan tertinggi, (MK, dan MA), telah me-nafi-kan salahsatu persyaratan wajib sebagai Calon Wapres.
Putusan yang segaris lurus, tentang ke-tiada-an ijazah SMA sebagai persyaratan Calon Wakil Presiden. Tetapi ironisnya, dulu, Gibran lolos menjadi Calon Wakil Presiden. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, mengatur batas usia minimal pada pasal 169 huruf q, setidak-tidaknya telah berusia 40 tahun.
Tetapi Gibran masih 36 tahun. Lalu MK menetapkan norma baru, menambahkan frasa kata, menjadi, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemiliha umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Saat itu Gibran telah menjadi Walikota Solo (sejak tahun 2021), otomatis lolos menjadi Calon Wakil Presiden. Tetapi seluruh hakim konstitusi memperoleh sanksi teguran berkait pelanggaran kode etik berat dalam perubahan syarat batas usia Capres dan Cawapres.
Bahkan Ketua MK, sekaligus paman Gibran, memperoleh sanksi pemberhentian tetap sebagai Ketua MK. Walau masih tetap sebagai hakim konstitusi. Namun dikenai sanksi tambahan larangan ikut menangangi perkara yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, seperti sengketa Pilpres, Pileg, Pilkada, serta uji materi. Ketika mengadili “Suket” Gibran, paman Gibran sudah pensiun.
Persyaratan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tercantum dalam pasal 169. Terdapat 20 persyaratan. Terutama kesehatan jasmani-ruhani, dan persyaratan administrasi. Salahsatu persyaratan administrasi, diatur dalam pasal 169 huruf r, tentang ijazah. Yakni, “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, … atau sekolah lain yang sederajat.” Persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, menjadi polemik.
“Menebus Dosa”
Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, juga diatur dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anehnya terdapat peraturan khusus, tercantum pada pasal 18 ayat (3). Secara tekstual dinyatakan, “Bukti kelulusan … dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Gibran memang tidak memiliki ijazah setara SMA dari dalam negeri. Juga tidak memiliki bukti kelulusan setara SMA di luar negeri. Maka seolah-olah peraturan khusus pasal 18 ayat (3) memang disediakan untuk Gibran. Namun setiap peraturan PKPU wajib dibahas bersama Komisi II DPR-RI. Ironisnya, menurut Ketua Komisi II, pasal 18 ayat (3) tidak pernah dibahas. Terasa bagai pasal “selundupan.” Realitanya dalam fakta persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak ditemukan bukti ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA sederajat.
Klausul “Pertimbangan” hukum dalam Keputusan MK, menjadi tonggak hukum yang tak kalah dengan putusan akhir. Sekaligus menjadi pertimbangan putusan MA yang mengabulkan gugatan terhadap “Suket” Gibran. Terasa bagai “penebusan dosa” kalangan Hakim Konstitusi. Karena melalui putusan MK pula, Gibran bisa menjadi Calon Wakil Presiden pada Pilpres tahun 2024. Menerabas persyaratan usia minimal. Mengubah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang mengatur batas usia minimal pada pasal 169 huruf q.
Begitu pula pada gugatan PTUN di MA, Putusan Nomor 742K/TUN/2026. Berisi mengabulkan kasasi yang diajukan berkait keabsahan “Suket” penyetaraan pendidikan tingkat SMA Gibran. Dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum. Maka sudah terdapat dua penetapan (MK, dan MA), yang memperkuat proses pemakzulan. DPR-RI tinggal menyelenggarakan paripurna persetujuan penggunaan HMP. Sampai bisa berujung pemakzulan.
Pemberhentian Presiden (dan atau) Wakil Presiden, bukan di-tabu-kan. Bahkan diatur dalam konsitusi. Secara tekstual tercantum dalam UUD pasal 7A, dan pasal 7B (di dalamnya terdapat 7 ayat). Juga diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Kelak, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasti akan menjadi pemeriksaan seksama segenap penyelenggara Pemilu.
DPR bersama pemerintah bisa menerbitkan peraturan (Undang-Undang) Pemilu yang tidak mudah dibobol politikus busuk. Termasuk yang menyusup ke Mahkamah Konstitusi. Rakyat tetap mengawal.
——— *** ———


