Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.
DPR RI Jakarta, Bhirawa. — Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI mulai membahas aturan baru usulan DPR bersama pemerintah pada Senin (16/11) pekan depan.
Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, menegaskan revisi ini didorong oleh persoalan mendasar dalam pengelolaan dana umat selama ini, di mana penempatan mayoritas dari total Rp200 triliun dana haji pada instrumen surat utang negara syariah (sukuk) hanya menghasilkan imbal hasil minim.
Konsekuensi dari hasil yang rendah dan tertinggal jauh dari laju kenaikan ongkos haji tiap tahun, nilai manfaat investasi saat ini hanya mampu menutupi sekitar 38 hingga 40 persen kebutuhan subsidi jemaah berangkat sehingga rentan mengancam ketahanan dana haji jangka panjang.
Secara prinsip maqashid syariah, Marwan menekankan pembaruan regulasi ini berpijak pada pilar hifzh al-mal (menjaga keamanan dan pertumbuhan harta umat) serta Hifzh ad-Din (memudahkan umat menunaikan rukun Islam kelima). Langkah ini selaras dengan kaidah ushul fikih
“Tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah” yang mewajibkan setiap kebijakan negara berorientasi penuh pada kemaslahatan rakyat,” kata Marwan Dasopang di Jakarta. Minggu (15/11/2026).
Menurutnya. melalui revisi UU tahun 2014 tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ditargetkan mampu mendongkrak imbal hasil investasi minimal 10 persen atau setara Rp20 triliun per tahun guna menekan beban subsidi biaya jemaah secara signifikan.
Marwan menjelaskan, keuntungan besar tersebut nantinya akan dikelola lewat skema “bagi sama” secara proporsional bagi 221.000 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci serta 5 juta jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu (waiting list).
Dengan skema ini, akumulasi tabungan virtual yang terbentuk selama 14 hingga 15 tahun masa tunggu diharapkan cukup untuk membantu melunasi ongkos haji jemaah tanpa memberatkan keuangan mereka di masa depan.
Memasuki rapat perdana pekan depan, Komisi VIII memfokuskan pembahasan pada evaluasi portofolio investasi eksisting, perhitungan rinci tingkat pengembalian (rate of return), serta formulasi pasal-pasal yang rigid guna memitigasi risiko hukum.
Selain itu, proyeksi aktuaria dana tunggu turut dibedah secara mendalam agar skema pembagian keuntungan berjalan adil tanpa sedikitpun mengganggu likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. [ira.hel].
