Kabupaten Probolinggo, Bhirawa. – Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut menjadi sorotan komunitas Pertiwi dalam aksi pembagian 300 pembalut gratis di kawasan Car Free Day (CFD) Stadion Gelora Merdeka Kraksaan, Minggu (15/11). Mereka menilai produk sanitasi menstruasi merupakan kebutuhan dasar perempuan yang harus dipenuhi secara rutin.
Dalam kegiatan ini, anggota Pertiwi membagikan pembalut kepada pengunjung CFD sekaligus menyampaikan aspirasi terkait beban pajak produk sanitasi menstruasi. Melalui aksi bertajuk ‘300 Pembalut untuk Perempuan Probolinggo’, komunitas itu meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan perpajakan terhadap kebutuhan itu.
Dea Sinta Nuriyah, penggagas Pertiwi sekaligus Ketua Umum Korps HMI-Wati (KOHATI) Probolinggo, mengatakan pembalut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari perempuan selama mengalami menstruasi.
”Pembalut itu memang kebutuhan dasar. Itu alat sanitasi dari proses biologis perempuan yang tidak bisa kita tolak, yaitu menstruasi,” ujarnya.
Menurut Sinta, pengenaan pajak terhadap produk tersebut dapat menambah beban pengeluaran perempuan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kebutuhan pembalut harus dipenuhi secara berkala sehingga menjadi salah satu pengeluaran rutin setiap bulan.
Sinta mengatakan, aspirasi yang disampaikan Pertiwi tidak hanya berkaitan dengan perempuan dari kalangan mahasiswa atau menengah, tetapi juga perempuan pekerja, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Keluhan serupa disampaikan Imatul Jannah, salah seorang pengunjung CFD. Ia menilai pembelian pembalut menjadi pengeluaran tersendiri karena kebutuhan penggunaannya berlangsung selama masa menstruasi.
”Kami sudah merasakan sakit perut saat menstruasi, tapi ketika membeli pembalut masih harus dibebani pajak yang cukup besar. Kalau seperti itu, ya lebih baik kembali menggunakan kain seperti zaman dulu,” katanya.
Imatul mengaku dalam sehari dapat mengganti pembalut hingga empat kali. Karena itu, ia berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan perpajakan terhadap produk menstruasi agar tidak menambah beban pengeluaran perempuan.
Pengenaan PPN terhadap pembalut berkaitan dengan ketentuan perpajakan nasional. Produk ini termasuk Barang Kena Pajak (BKP), sehingga penjualannya dikenai PPN.
Tarif PPN secara umum ditetapkan sebesar 12 persen. Namun, untuk barang dan jasa nonmewah, penghitungan pajak menggunakan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan skema itu, beban PPN efektif dikenakan kepada konsumen sebesar 11%.
Pembalut belum termasuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Sejumlah komoditas pangan, seperti beras, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran, mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perbedaan perlakuan tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan Pertiwi. Mereka menilai produk sanitasi menstruasi juga berkaitan dengan kebutuhan dasar, kesehatan, dan kebersihan perempuan sehingga perlu dipertimbangkan dalam kebijakan fasilitas perpajakan.
Dalam materi kampanyenya, Pertiwi memperkirakan potensi penerimaan PPN dari pembalut mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2,5 triliun per tahun. Estimasi itu dihitung berdasarkan perkiraan jumlah 60 juta hingga 70 juta perempuan usia produktif di Indonesia. Angka tersebut merupakan perhitungan komunitas dan bukan data penerimaan pajak yang telah dikonfirmasi pemerintah.
Persoalan PPN terhadap produk menstruasi juga menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 pada 10 November 2026.
Permohonan tersebut diajukan Bernita Matondang untuk menguji ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Dalam permohonannya, pemohon mempersoalkan belum adanya kriteria yang jelas, objektif, rasional, dan proporsional dalam menentukan barang kebutuhan esensial yang memperoleh fasilitas PPN. Produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut, menjadi salah satu hal yang disorot. [fir.fen]


