Pemprov Jatim, Bhirawa – Ketika harga-harga mulai naik menjelang hari besar keagamaan, tim kerja dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tidak hanya duduk menunggu data makro. Mereka turun ke lapangan membawa barang kebutuhan pokok dengan program bernama EPIK Mobile, Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, sebagai langkah nyata menahan laju inflasi di level kabupaten dan kota.
“Intinya Biro Perekonomian itu sebagai sekretaris TPID Jatim. Ketuanya Ibu Gubernur, Pak Sekda sebagai ketua harian. Nah sekretariatnya ada di Biro sama BI. Kepala BI itu jadi wakil ketua TPID,” jelas Mhd Aftabuddin Rijaluzzaman, Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, membuka penjelasan tentang posisi biro dan peran sentralnya dalam pengendalian inflasi ketika ditemui Bhirawa di Kantornya, Setdaprov Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (31/8/2026).
EPIK Mobile lahir dari sinergi multi-stakeholder lewat TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Bukan inisiatif tunggal pemerintah provinsi, Bank Indonesia turun tangan sebagai mitra penganggaran dan teknis, sementara TPID kabupaten/kota menjadi pelaksana lapangan.
Aftabuddin menggarisbawahi, jika Program EPIK Mobile ini berbeda dengan Program Pasar Murah yang digagas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
“Kerjasama dengan BI, artinya anggarannya tidak hanya Anggaran Biro Perekonomian atau Pemprov Jatim, tapi juga dibantu oleh alokasi anggaran dari BI. Jadi sifatnya sinergi. Nah dari BI itu kita dapat mobil yang digunakan untuk operasional ke daerah-daerah ya,” kata Aftabuddin menambahkan.
Menjelang momen-momen yang kerap memicu lonjakan harga, Ramadhan-Idul Fitri serta Natal-Tahun Baru, EPIK Mobile dirancang sebagai jaring pengaman. Konsepnya sederhana namun efektif: menggelar pasar murah bersama TPID kabupaten/kota, menghadirkan etalase kebutuhan pokok dengan harga terkendali agar tekanan harga di pasar bisa dibendung.
“Kenapa kita fokus di hari besar keagamaan? Karena biasanya inflasi naik. Minimal dalam satu tahun itu dua kali yang naik tinggi, yaitu di HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, sama HBKN Natal dan Tahun Baru. Nah, di dua momen itu kami coba melaksanakan EPIK Mobile,” ujar Aftabuddin.
Sejak peluncurannya, program ini telah digelar pada momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, dengan pemberangkatan simbolis oleh Gubernur dari gerai awal menuju 15 kabupaten/kota. Tahun ini, EPIK Mobile menyasar 21 titik di 15 kabupaten/kota sebagai bagian dari strategi penanganan inflasi seasonal.
Di balik kegiatan pasar murah, tujuan utama EPIK Mobile bukan sekadar menurunkan angka inflasi bulanan, melainkan menjaga keseimbangan makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa mendorong inflasi berlebih.
“Kami fokus pada pertumbuhan ekonomi, khususnya makro ekonomi, itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Inflasi itu efek dari pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai pertumbuhan tinggi tapi inflasinya juga tinggi. Harapannya pertumbuhan tinggi tapi inflasi dikendalikan supaya kesejahteraan masyarakat bertambah,” terang Aftabuddin.
Ia memberi perumpamaan sederhana, inflasi seperti tekanan darah yang harus berada di rentang aman. Target inflasi tahunan Jawa Timur sesuai dengan target inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1, atau antara 1,5—3,5 persen. “Kalau terlalu tinggi, konsumen kasihan, kalau terlalu rendah, produsen jadi enggan menanam lagi. Tugas pengendalian inflasi namanya kan pengendalian, jadi dikendalikan supaya sesuai rentang sasaran,” ujarnya.
Data sementara menunjukkan hasil awal yang menggembirakan. Pada Juli 2026, Jawa Timur mengalami deflasi sebesar 0,26 persen, sementara inflasi tahunan masih berada pada 2,87 persen, masih dalam batas target. “Artinya inflasi Juli kita masih sesuai target di antara 2,5 plus minus 1,” kata Aftabuddin.
Model EPIK Mobile juga membawa nilai penting lainnya: memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan. Dengan BI sebagai mitra, Pemprov Jatim dan TPID kabupaten/kota berbagi peran, dari penyediaan barang, pengaturan logistik, hingga sosialisasi ke masyarakat.
Hasilnya bukan hanya harga yang lebih stabil sementara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah daerah merespons gejolak harga saat momen kritis. “TPID itu multi-stakeholder. Ada BI, Pemprov, kemudian ada akademisi, dan lain-lain,” kata Aftabuddin.
Keberadaan akademisi dan pemangku kepentingan lain membantu menambah basis data dan analisis sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran.
Walau demikian, Aftabuddin menekankan EPIK Mobile bukan solusi jangka panjang untuk semua masalah harga. Program ini efektif untuk menahan gejolak jangka pendek pada hari besar, namun pengendalian inflasi yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang lebih luas: peningkatan produktivitas lokal, rantai pasok yang efisien, serta kebijakan fiskal dan moneter yang selaras.
“Kita kan provinsi produsen. Kalau inflasi terlalu rendah, produsennya kasihan, mereka jadi malas nanem. Tapi kalau terlalu tinggi, konsumen yang terdampak. Jadi kita harus jaga keseimbangannya,” ujarnya.
Dengan musim perayaan yang akan datang, Biro Perekonomian dan TPID Jatim telah menyiapkan kelanjutan EPIK Mobile untuk HBKN Natal dan Tahun Baru. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat Jawa Timur.
EPIK Mobile menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas teknokrat di meja rapat, melainkan juga aksi nyata di pasar yang dirancang melalui sinergi lembaga, ketikan data, kebijakan, dan logistik bertemu di lapangan, kesejahteraan masyarakat dapat dijaga tanpa mengorbankan dinamika ekonomi. [aya.kt]