Gresik, Bhirawa – Waktu respons pemadam kebakaran di Kabupaten Gresik, yang masih mencapai sekitar 59 menit, menjadi alarm serius bagi kesiapsiagaan daerah, menghadapi bencana kebakaran. Kondisi itu mendorong Komisi III DPRD Gresik, mengusulkan penguatan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) hingga Rp5 miliar-Rp6 miliar.
Usulan tersebut dibahas dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dana tambahan tak hanya diarahkan untuk membeli armada, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia (SDM), membangun pos pemadam, serta melengkapi alat pelindung diri (APD) petugas.
Targetnya tegas, memangkas waktu kedatangan petugas dari 59 menit menjadi maksimal 15 menit.
“Tujuannya untuk memenuhi time schedule, hari ini kita masih 59 menit ketika terjadi kebakaran sampai ke lokasi. Idealnya 15 menit, jadi kita akan pangkas itu dengan mendirikan beberapa posko,” kata Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulis Irbansyah
Kondisi armada masih jauh dari ideal, falam rencana penguatan layanan. Sedikitnya dua unit kendaraan pemadam berkapasitas besar akan diupayakan, juga disiapkan dua kendaraan roda tiga. Yang dirancang untuk masuk ke gang-gang sempit, di kawasan perkotaan maupun perkampungan.
Sebab armada yang tersedia saat ini, memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter dan sebagian lainnya mencapai 7.500 liter.
Namun, kebutuhan ideal Gresik dinilai masih jauh lebih besar. Sedikitnya empat, hingga enam unit kendaraan pemadam atau kendaraan pengumpan diperlukan untuk memperkuat cakupan layanan.
Persoalannya bukan semata jumlah kendaraan, jarak dan persebaran pos turut menentukan cepat atau lambatnya petugas tiba di lokasi. Karena itu, pembangunan jaringan pos pemadam menjadi bagian penting dari strategi menekan waktu respons.
Kecamatan Benjeng disebut, sebagai salah satu wilayah yang mendesak mendapat tambahan pos. Pos tersebut diharapkan tidak hanya melayani Benjeng, tetapi juga mempercepat penanganan di Balongpanggang, Duduksampeyan hingga Cerme.
Penataan pos akan dilakukan bertahap berdasarkan skala prioritas, dan kebutuhan wilayah. Bawean juga mulai masuk radar, karena hingga kini belum memiliki pos pemadam yang memadai.
“Ke depan kita akan selalu membuat perhitungan, skala prioritas dan juga pemenuhan SDM. Mungkin ke depan ada di Bawean kalau memungkinkan, karena di sana juga belum ada,” ujarnya.
Keselamatan Petugas Tak Boleh Diabaikan
Di tengah tuntutan mempercepat respons, keselamatan personel juga menjadi perhatian. Pengadaan APD masuk dalam rencana anggaran, karena petugas Damkarla menghadapi risiko tinggi saat menjalankan operasi pemadaman maupun penyelamatan.
Kebutuhan APD untuk pemadam, bahkan berbeda dengan perlengkapan personel rescue.
“Rescue untuk penyelamatan seperti katelpak, tetapi kalau APD pemadam itu benar-benar tebal dan bisa melindungi diri dari sengatan api,” tegas Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarla Kabupaten Gresik, Sulyono.
Sulyono membenarkan adanya rencana penambahan armada. Dua kendaraan pemadam akan digunakan untuk memperkuat layanan, sedangkan dua kendaraan roda tiga diprioritaskan menjangkau kawasan yang tidak dapat dilalui kendaraan berukuran besar.
“Terutama yang tidak bisa dijangkau kendaraan besar seperti di gang-gang di perkotaan atau perkampungan,” katanya.
Selain armada, pada 2027 juga direncanakan pembangunan satu pos pemadam dan pengadaan APD bagi personel. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp5 miliar-Rp6 miliar. Gresik Tak Bisa Hanya Mengandalkan Swasta
Kebutuhan penguatan Damkarla semakin mendesak seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi dan perkembangan industri di Gresik.
Dukungan perusahaan melalui komunitas pemadam kebakaran memang membantu, tetapi tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengendurkan kesiapsiagaan.
Pemerintah daerah tetap dituntut memiliki armada, personel, pos dan perlengkapan sendiri yang siap bergerak kapan pun kebakaran terjadi.
“Pemerintah harus siap untuk semuanya,” tegasnya.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan besarnya anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD. Ukurannya sederhana: seberapa cepat petugas tiba ketika api mulai membesar.
Dengan waktu respons yang masih 59 menit, target 15 menit jelas bukan sekadar angka. Tanpa penambahan armada, pos dan SDM yang memadai, target tersebut berisiko berhenti sebagai jargon anggaran.
“Sebaliknya, jika investasi dilakukan tepat sasaran, setiap menit yang berhasil dipangkas bisa berarti menyelamatkan rumah, tempat usaha, bahkan nyawa warga Gresik. Kini tantangannya bukan lagi apakah Gresik membutuhkan penguatan Damkarla, melainkan seberapa cepat pemerintah merealisasikannya.”ungkapnya. [kim.gat]
