Oleh :
Zainal Muttaqin
Kabag Humas Kantor Gubernur Jawa Timur
Ada satu hal yang selalu membuat saya heran setiap kali berada di Jakarta pada hari Jumat. Kota yang selama puluhan tahun menjadi metafora kemacetan, tiba-tiba berubah wajah. Jalan-jalan yang biasanya penuh sesak mendadak terasa lapang. Perjalanan yang lazimnya menghabiskan waktu satu jam, selesai hanya dalam hitungan belasan menit.
Sebagai orang yang cukup sering berkunjung ke Jakarta, saya sempat mengira itu hanya kebetulan. Sampai akhirnya saya bertanya kepada seorang pengemudi ojek daring. “Pak, kok Jakarta sepi sekali hari ini?” Jawabannya singkat. “Banyak yang WFH, Pak.”
Di perjalanan berikutnya saya bertanya lagi kepada pengemudi taksi.Jawabannya hampir sama. “Kalau Jumat sekarang memang jauh lebih lengang.”
Barangkali data resmi masih membutuhkan waktu untuk menghitung persis berapa persen penurunan volume kendaraan. Namun sebagai orang yang mengalaminya langsung, saya berani mengatakan perbedaannya terasa luar biasa. Seolah-olah Jakarta sedang menarik napas panjang setelah bertahun-tahun hidup dalam kemacetan. Fenomena serupa mulai terasa pula di Surabaya dan beberapa kota besar yang menjadi pusat pemerintahan.
Dan saya mulai berpikir. Mungkin kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kebijakan bekerja dari rumah. Mungkin ini adalah awal dari transformasi tata kelola pemerintahan.
Pemerintah sejak April 2026 resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Tujuan awalnya cukup jelas: efisiensi energi, pengurangan mobilitas, dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Lebih penting lagi, pemerintah menegaskan bahwa paradigma baru ASN bukan lagi bekerja berdasarkan kehadiran fisik, melainkan berdasarkan capaian kinerja (output based performance).
Di sinilah menariknya. Selama puluhan tahun birokrasi kita dibangun di atas paradigma industrial: pegawai dianggap bekerja apabila hadir di kantor. Kehadiran menjadi simbol produktivitas.
Padahal tidak selalu demikian. Era digital perlahan membongkar asumsi itu. Dalam teori Digital Era Governance yang dikembangkan Patrick Dunleavy, transformasi birokrasi modern justru bergerak menuju pemerintahan yang semakin digital, terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan. Teknologi bukan sekadar alat bantu administrasi, melainkan fondasi baru dalam mengelola negara.
Karena itu, WFH bukanlah soal berpindah tempat kerja. Yang berubah sebenarnya adalah paradigma pemerintahan. Negara mulai mengukur hasil, bukan sekadar absensi.
Perubahan ini juga sejalan dengan prinsip Good Governance. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Jika pelayanan publik tetap berjalan baik meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, maka sesungguhnya pemerintah sedang membuktikan bahwa kualitas layanan tidak selalu ditentukan oleh keberadaan fisik pegawai, melainkan oleh sistem yang mampu menjamin akuntabilitas dan hasil kerja.
Lebih jauh lagi, WFH membuka ruang efisiensi yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar kita hitung. Berapa liter BBM yang dihemat ketika ratusan ribu ASN tidak perlu berangkat ke kantor setiap Jumat?
Berapa jam produktif masyarakat yang terselamatkan karena kemacetan berkurang? Berapa ton emisi karbon yang tidak lagi dilepaskan ke udara? Berapa besar biaya operasional gedung yang bisa ditekan?
Pemerintah sendiri memperkirakan penghematan kompensasi BBM dari sisi APBN mencapai sekitar Rp6,2 triliun, sementara potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan jauh lebih besar. Berbagai penelitian internasional juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Studi terhadap 141 kota menemukan bahwa peningkatan praktik WFH berkorelasi dengan penurunan emisi transportasi perkotaan, terutama karena berkurangnya perjalanan harian (commuting).
Artinya, satu kebijakan administrasi ternyata memiliki dampak ekologis. Ia berbicara tentang kualitas udara. Tentang konsumsi energi. Tentang perubahan iklim. Tentang kota yang lebih manusiawi.
Namun saya kira dampak paling penting justru berada pada cara birokrasi memandang kepercayaan. WFH adalah bentuk keberanian negara mempercayai aparaturnya. Dan kepercayaan hampir selalu menghasilkan tanggung jawab yang lebih dewasa dibanding pengawasan yang berlebihan.
Dalam perspektif komunikasi organisasi, hal ini berkaitan erat dengan konsep high-trust organization. Organisasi modern dibangun bukan semata melalui kontrol yang ketat, melainkan melalui komunikasi yang terbuka, tujuan yang jelas, serta budaya saling percaya antara pimpinan dan pegawai. Ketika pegawai diberi keleluasaan menentukan ruang kerjanya, maka komunikasi berubah dari instruksi menuju koordinasi. Dari sekadar melapor menjadi berkolaborasi. Transformasi ini sesungguhnya merupakan bentuk komunikasi organisasi yang lebih matang.
Di Jawa Timur, gagasan tersebut terasa semakin relevan. Selama beberapa tahun terakhir pemerintah provinsi telah memperkuat digitalisasi layanan publik melalui berbagai sistem pemerintahan berbasis elektronik, integrasi data, dan pelayanan digital. Kehadiran WFH menjadi pelengkap logis dari proses transformasi tersebut. Digitalisasi tidak lagi berhenti pada pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mengubah cara birokrasi bekerja dari dalam.
Tentu saja WFH bukan tanpa tantangan. Tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Tidak semua ASN memiliki disiplin kerja mandiri. Tidak semua pimpinan siap mengelola tim secara virtual. Risiko menurunnya koordinasi juga tetap ada apabila organisasi belum memiliki budaya digital yang kuat.
Karena itu, WFH seharusnya tidak dipahami sebagai “libur berkedok kerja dari rumah”, melainkan bekerja dengan cara yang berbeda. Pemerintah pun menegaskan bahwa pengawasan tetap dilakukan melalui sistem digital dan evaluasi berbasis kinerja.
Saya jadi merenung, mengingat kembali perjalanan Jumat pagi. Jakarta memang terlihat lebih lengang. Namun sesungguhnya yang sedang berubah bukan hanya jalan rayanya. Yang sedang berubah adalah cara negara memandang kerja. Cara birokrasi memandang produktivitas. Cara pemerintah membangun kepercayaan kepada aparaturnya.
Mungkin beberapa tahun lagi, kita tidak lagi mengenang WFH sebagai kebijakan penghematan energi. Kita akan mengingatnya sebagai salah satu titik balik ketika birokrasi Indonesia mulai meninggalkan budaya “hadir untuk terlihat”, menuju budaya “berkinerja untuk memberi manfaat.”
Dan ketika itu benar-benar terjadi, jalan-jalan yang lebih lengang hanyalah bonus kecil. Karena kabar baik sesungguhnya bukanlah Jakarta yang semakin sepi setiap Jumat. Melainkan birokrasi Indonesia yang perlahan semakin dewasa, semakin digital, dan semakin percaya bahwa ukuran pengabdian bukanlah meja kerja yang diduduki, melainkan manfaat yang sampai kepada masyarakat.
————— *** —————–
