Surabaya, Bhirawa
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar seminar nasional bertajuk “Pengelolaan BUMDesa: Menuju Good Corporate Governance untuk Mencapai Sustainability” di Gedung Perpustakaan Lantai 5, Kampus Ubaya.
Pada seminar ini merupakan kegiatan kegiatan program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) BUMDesa Ubaya, dengan menghadirkan enam pembicara yang terdiri dari akademisi, pejabat pemerintah, serta pejabat desa, Sabtu, (5/7).
Rektor Ubaya, Dr. Benny Lianto, mengatakan bahwa Ubaya memiliki tanggung jawab untuk mendorong BUMDes agar adaptif menghadapi persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi perangkat desa.
“RPL BUMDesa Ubaya dikonsep untuk meningkatkan sumber daya manusia desa secara sistematis dan berkualitas, dan pada seminar ini kolaborasi maju antara kampus dengan desa demi mendorong kegiatan pengabdian-pengabdian yang berdampak untuk desa, khususnya Jawa Timur,” ujarnya.
Lanjut bahwa Benny mengukapkan telah membangun program RPL Magister Ilmu Hukum khusus untuk para kepala perangkat desa, pengelola koperasi, dan pengurus BUMDesa. “Berharap seminar hari ini membawa manfaat bagi BUMDesa ke depan, serta desa sebagai subjek utama pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” ucap Rektor Ubaya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto, M.M., menyampaikan komitmen Ubaya untuk mengembangkan desa melalui pendidikan selaras dengan program Bapak Presiden.
“Jawa Timur jadi provinsi nomor satu dengan desa mandiri terbanyak di Indonesia, seminar hari ini penting sebab pengelolaan BUMDesa diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya bagi kesejahteraan desa,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Poernomo, S.H., M.H., menjelaskan untuk saat ini tidak ada lagi kategori desa tertinggal di Jatim. “Perlunya tata kelola BUMDesa yang terarah supaya desa tidak hanya berhenti pada status ‘maju’, tetapi juga benar-bernar mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.
Freddy menambahkan bahwa BUMDesa harus jadi penggerak pembanguna lokal, karena Pemerintah sudah mengarah pada pengembangan desa berbasis potensi dan tata kelola yang baik.
“Bisa dilihat contoh di Bojonegoro yang mana desa yang berawal tidak tahu tentang pengolahan sekarang bisa berkembang jadi destinasi wisata karena kolaborasi yang baik,” imbuhnya. [ren.wwn]