Bojonegoro, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mendorong masyarakat desa memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Upaya itu dilakukan dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di lima desa sekaligus memperkuat kelembagaan, pemetaan risiko, dan sistem koordinasi penanganan bencana.
Pembentukan Destana berlangsung di Balai Desa Kepohkidul, 10-13 Agustus 2026. Lima desa yang terlibat adalah Kepohkidul, Geger, Mabat, Dowel, dan Pejok. Masing-masing desa mengirimkan sekitar 30 peserta untuk mengikuti pelatihan yang difasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur.
Materi yang diberikan mencakup kajian risiko bencana, pemetaan wilayah, kesiapsiagaan, penyusunan rencana kontingensi, serta penguatan kelembagaan.
Pembentukan Destana diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi ancaman bencana sekaligus mengorganisasi sumber daya lokal guna mengurangi risiko bencana.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang mandiri, tangguh, dan mampu mengambil langkah awal sebelum bantuan dari luar datang.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam arahannya menegaskan bahwa bencana tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi. Namun, risiko dan dampaknya dapat diminimalkan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan yang baik.
“Bencana itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi bisa dimitigasi,” ujar Bupati, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan potensi ancaman bencana yang berbeda. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi potensi bencana di masing-masing wilayah, kemudian menentukan bentuk pelatihan, sistem peringatan dini, serta mekanisme koordinasi yang sesuai.
Bupati mencontohkan sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi di wilayah pedesaan, antara lain angin kencang atau puting beliung, kekeringan, dan kebakaran. Khusus menghadapi musim kemarau, kewaspadaan terhadap kebakaran perlu ditingkatkan, terutama kebakaran lahan.
“Mitigasinya yang penting. Setiap desa bisa jadi beda. Makanya nanti diinventarisir kira-kira potensinya apa, setelah itu pelatihannya apa, kemudian koordinasinya harus dengan siapa,” jelasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang jelas antara pemerintah desa, BPBD, relawan, tenaga medis, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui harus menghubungi siapa ketika terjadi kondisi darurat.
Selain itu, keberadaan kelembagaan Destana di setiap desa dinilai penting agar program tidak berhenti pada pelatihan. Kelembagaan tersebut perlu diperkuat melalui regulasi dan dukungan penganggaran di tingkat desa.
” Pastikan di tiap-tiap desa itu ada kelembagaannya. Jangan sampai nanti tidak ada regulasinya. Setelah itu peran aktif masyarakat harus dibangun,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut pula, Kalaksa BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi menyampaikan, bahwa sepanjang Januari hingga Agustus tercatat 234 kejadian, dengan 125 kejadian terjadi pada Juli. Tren tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan, terutama terhadap kebakaran yang banyak terjadi di lahan.
Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran sampah maupun rumpun bambu secara sembarangan. Jika pembakaran dilakukan, harus dipastikan tetap dalam pengawasan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Pembentukan Destana di lima desa tersebut diharapkan menghasilkan sejumlah capaian, antara lain terbentuknya desa tangguh bencana beserta forum atau kepengurusannya, tersusunnya kajian risiko dan rencana penanggulangan bencana, serta rencana kontingensi atau aksi pengurangan risiko bencana.
Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, relawan, dan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, serta simulasi kebencanaan. Desa diharapkan memiliki peta risiko, jalur evakuasi, dan titik kumpul yang dapat digunakan ketika terjadi bencana.
Bupati Setyo Wahono menegaskan, tujuan utama pembentukan Destana adalah membangun kemandirian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menunggu bantuan ketika bencana terjadi, tetapi mampu melakukan langkah awal untuk menyelamatkan diri, membantu kelompok rentan, dan mengurangi dampak bencana sebelum bantuan dari luar datang.
“Yang paling penting masyarakat bisa mandiri. Ketika terjadi bencana, masyarakat tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi, dan bagaimana melakukan penanganan awal,” pungkasnya. [bas.kt]
