Pemprov Jatim, Bhirawa. – Pembenahan aturan internal DPRD dan penguatan layanan administrasi digital menjadi dua perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih tertib. Keduanya diharapkan berjalan beriringan, aturan memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas, sedangkan teknologi mendukung kemudahan pelayanan dan koordinasi.
Pesan tersebut mengemuka dalam sambutan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Lilik Pudjiastuti, pada Rapat Koordinasi Fasilitasi Peraturan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur serta Sosialisasi Pembaruan Aplikasi Si-Pendekar. Kegiatan ini digelar di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Setdaprov Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110, Surabaya, Kamis (12/11/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Lilik menyoroti masih adanya DPRD kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum memiliki atau belum menyesuaikan peraturan tentang tata tertib, kode etik, dan tata beracara Badan Kehormatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Kondisi tersebut dinilainya berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum, pelaksanaan tugas kelembagaan, hingga penegakan etik anggota DPRD.
Karena itu, ia menekankan bahwa fasilitasi peraturan DPRD tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan kelengkapan administrasi. Proses tersebut juga perlu memastikan bahwa aturan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
“Fasilitasi terhadap peraturan DPRD tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap pengaturan kelembagaan DPRD telah disusun secara tepat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Lilik.
Lilik menempatkan pembenahan aturan internal sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja DPRD. Dalam sambutannya, ia mengingatkan kedudukan strategis DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Pengaturan kelembagaan yang tepat diharapkan mendukung kualitas, produktivitas, serta keseimbangan peran antara DPRD dan pemerintah daerah.
Ia merujuk Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ketika menjelaskan tiga peraturan DPRD, yakni tata tertib, kode etik, dan tata beracara Badan Kehormatan. Ketiganya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
Dalam konteks penyusunan tata tertib, Lilik juga mengingatkan adanya tahapan konsultasi sebelum peraturan ditetapkan. Merujuk Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dalam sambutannya, ia menyebut rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib harus dikonsultasikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan DPRD yang semakin tertib, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Selain pembenahan peraturan, forum tersebut menjadi ruang sosialisasi pembaruan aplikasi Si-Pendekar. Dalam sambutannya, Lilik menjelaskan bahwa aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jawa Timur, khususnya dalam fasilitasi penyelenggaraan kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota.
Pembaruan fitur aplikasi diharapkan membuat penyampaian informasi, pengelolaan data, serta koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berjalan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Namun, Lilik menggarisbawahi bahwa teknologi bukan satu-satunya penentu keberhasilan layanan digital.
“Keberhasilan suatu aplikasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh komitmen dan konsistensi para penggunanya,” ujarnya.
Ia pun mengharapkan masukan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi bahan penyempurnaan Si-Pendekar. Dengan demikian, pengembangan aplikasi dapat mengikuti kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya juga berharap agar melalui kegiatan ini dapat diperoleh masukan yang konstruktif dari seluruh kabupaten/kota, sehingga aplikasi Si-Pendekar dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tuturnya.
Melalui pertemuan tersebut, peserta diarahkan memperkuat pemahaman mengenai fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, mekanisme pembentukan produk hukum daerah, serta pemanfaatan pembaruan Si-Pendekar. Lilik mengajak peserta mengikuti kegiatan secara aktif, sekaligus menjaga kolaborasi, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pembenahan aturan dan pemanfaatan aplikasi itu pada akhirnya diarahkan pada tujuan yang sama: mendukung pemerintahan daerah di Jawa Timur yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (aya.hel)
