Kota Mojokerto, Bhirawa. – Kantor Bea Cukai Sidoarjo bersama Forkopimda Kota Mojokerto memusnahkan sebanyak 8.651.080 juta batang rokok ilegal hasil penindakan sepanjang Juli 2026, bertempat di Halaman Kantor Pemkot Mojokerto, Kamis (12/11).
Dari jutaan batang rokok tanpa pita cukai itu, hasil operasi dan penindakan di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, atas kejadian ini potensi kerugian negara mencapai Rp8.370.914 miliar, dengan nilai barang mencapai sekitar Rp12 miliar.
Pemusnahan secara simbolis dilakukan di halaman Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Sementara sebagian besar barang bukti dibawa ke PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto, untuk menjalani proses pemusnahan lebih lanjut.
PT PRIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun non-B3.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengapresiasi jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya KPPBC type madya Pabean B. Sidoarjo dan seluruh pihak yang berkolaborasi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
Maka Wali Kota berharap, agar penindakan dan pengawasan barang kena cukai ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan represif tetapi juga dilakukan dengan mengdukasi masyarakat.
”Harapan saya, selain menindak juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaui produksi, peredaran barang kena cukai ilegal ini, agar nagara dan masyarakat tidak dirugikan,” jelasnya.
Plt Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Bagus Sulistijono mengatakan, pemusnahan itu merupakan agenda rutin Bea Cukai Sidoarjo yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I.
”Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Bea Cukai Sidoarjo bekerja sama dengan Kantor Wilayah DJBC Jatim I untuk pemusnahan barang milik negara. Ini merupakan tindak lanjut dari penegakan hukum terhadap rokok ilegal sepanjang tahun 2025,” ungkap Bagus.
Bagus menjelaskan, jutaan batang rokok yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan melalui sejumlah modus peredaran. Di antaranya ditemukan saat pemeriksaan di jalur perlintasan serta pengiriman melalui jasa titipan.
”Modus yang kita ungkap adalah temuan di perlintasan, ada juga yang berasal dari jasa titipan. Bahkan peredaran secara online juga ada,” jelasnya.
Menurut Bagus, peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap penerimaan negara.
Pasalnya, praktik itu berpotensi menggerus penerimaan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara, termasuk mengurangi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang turut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.
”Kalau rokok seperti ini beredar tanpa membayar cukai, jelas merugikan penerimaan negara. Bahkan, bisa menggerus dana bagi hasil cukai,” tegasnya.
Pemusnahan itu dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi, jajaran Forkopimda Mojokerto, serta sejumlah camat dan lurah. [adv.min]
