Pemkot Surabaya, Bhirawa. – Kebutuhan air yang terus meningkat, tuntutan kepastian bagi pelaku usaha, serta upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi benang merah diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) Perizinan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/11), di Hotel Santika Pandegiling, Surabaya.
Kegiatan dua hari itu melibatkan sekitar 50 peserta dari perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan pemanfaatan air permukaan.
FGD ini dirancang bukan sekadar sosialisasi kebijakan, melainkan ruang komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan publik, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.
Tujuannya menyejajarkan pemahaman mengenai mekanisme perizinan, memperkuat sinergi antara Pemprov Jatim, Komisi D DPRD Jatim, dan pelaku usaha, sekaligus menghimpun masukan untuk perbaikan layanan perizinan.
Dalam forum itu, pemerintah provinsi juga menyoroti keterkaitan antara volume pengambilan air permukaan dengan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP), yang merupakan salah satu sumber PAD. PAP sendiri merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
Mewakili Kepala DPU SDA Jatim, Sekretaris Dinas Fauzy Nasruddin menegaskan bahwa air merupakan sumber daya vital yang pengelolaannya tidak boleh berhenti pada aspek pemanfaatan ekonomi semata.
“Air adalah sumber daya penting bagi kehidupan dan pembangunan. Pemanfaatannya harus dikelola secara tertib dan berkelanjutan, dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan pengguna, serta kelestarian lingkungan,” ujar Fauzy Nasruddin dalam sambutannya.
Menurutnya, perizinan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi instrumen untuk memastikan penggunaan air berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi pengguna maupun pelaku usaha.
Ia menilai FGD ini penting untuk menyamakan persepsi mengenai alur perizinan, keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, serta hubungan volume pengambilan air dengan penerimaan Pajak Air Permukaan.
“Kami berharap forum ini menghasilkan kesamaan pemahaman, masukan untuk perbaikan pelayanan perizinan, dan optimalisasi Pajak Air Permukaan,” katanya.
Fauzy juga menegaskan bahwa pembahasan pemanfaatan air permukaan perlu mempertimbangkan potensi sektor pariwisata dan industri sebagai penggerak pendapatan daerah, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan. Ia berharap masukan dari peserta FGD dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan dan pelayanan perizinan di Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Abdul Halim menekankan bahwa perizinan pemanfaatan air permukaan harus dibangun di atas prinsip kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas. Baginya, kepastian hukum menjadi faktor utama agar pelaku usaha dapat berinvestasi dan beroperasi secara tertib.
“Perizinan harus jelas, transparan, dan akuntabel agar tercipta kepastian hukum, keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, serta lingkungan tetap terjaga,” ujar Abdul Halim.
Ia menekankan bahwa penerbitan izin harus berbasis data potensi air yang akurat. Prioritas, kata dia, tetap diberikan kepada kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat sebelum pemanfaatan untuk kepentingan komersial lainnya.
Abdul Halim juga mendorong penguatan koordinasi antara DPU SDA dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim dalam optimalisasi Pajak Air Permukaan.
Menurutnya, pendataan dan pengukuran volume pengambilan air perlu diperkuat agar penerimaan daerah lebih optimal tanpa menimbulkan beban berlebih bagi pelaku usaha yang patuh.
“Pelayanan perizinan harus mudah dipahami, efektif, dan efisien. Di sisi lain, pengawasan pemanfaatan air permukaan tetap harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air,” katanya.
Ia menyatakan Komisi D mendukung peningkatan pelayanan publik, optimalisasi PAD, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. FGD ini, menurutnya, diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi ditindaklanjuti menjadi rekomendasi nyata bagi kebijakan daerah.
Panitia menjelaskan bahwa FGD menghadirkan empat narasumber dengan fokus pembahasan yang saling melengkapi. Anggota Komisi D DPRD Jatim membahas potensi ketersediaan air dalam optimalisasi dunia usaha, sementara Bapenda Jatim membahas sinergi penguatan optimalisasi Pajak Air Permukaan.
Bidang Perencanaan SDA membawakan materi mengenai pemahaman neraca air, sedangkan Bidang Bina Manfaat menjelaskan skema dan alur pemrosesan izin pengusahaan sumber daya air, khususnya pemanfaatan air permukaan.
Secara administratif, layanan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Jawa Timur melibatkan pengajuan permohonan melalui DPMPTSP, verifikasi berkas, permintaan rekomendasi teknis kepada DPU SDA dan unit pelaksana teknis, peninjauan lapangan, hingga penerbitan izin. Layanan tersebut ditetapkan selesai paling lama enam hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.
Dasar pengaturannya juga telah lama tersedia, termasuk Perda Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan serta Pergub Jatim Nomor 68 Tahun 2017 mengenai pemasangan alat ukur air dan penetapan volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
Pada pembukaan FGD, pihak penyelenggara menarik kesimpulan bahwa perizinan air permukaan harus mampu menjawab tiga kepentingan sekaligus: tertib pengelolaan, kepastian bagi pelaku usaha, dan optimalisasi PAD dari Pajak Air Permukaan.
Namun, ketiganya tidak boleh berdiri sendiri. Keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan air bagi kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi batas yang tidak boleh dilanggar dalam upaya meningkatkan pemanfaatan air untuk industri maupun pariwisata.
Poin pengawasan pemanfaatan air permukaan pun direkomendasikan menjadi bahan tindak lanjut Tim Pengawasan dan Pengendalian. Dengan demikian, FGD ini diharapkan menjadi awal dari penguatan koordinasi lintas instansi, dari perizinan, pendataan, pengukuran, pengawasan, hingga penatausahaan penerimaan Pajak Air Permukaan.
Jika sinergi tersebut berjalan konsisten, Jawa Timur diharapkan mampu menempatkan air permukaan bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai aset strategis yang harus dijaga untuk generasi saat ini dan masa depan. [aya.dre]
