Pemkab Madiun, Bhirawa. – Optimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Potensi Pajak Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di Caruban, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono, para camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Fokus kerja sama meliputi peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pemberian pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah menjadi kebutuhan penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Pasalnya, penerimaan pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Dengan keterbatasan fiskal, sumber PAD kita hampir 41 persen berasal dari pajak. Karena itu, harus kita optimalkan. Kalau tidak, kemampuan PAD kita bisa berkurang, sementara kita ingin memberikan pelayanan terbaik, baik secara fisik maupun nonfisik. Semua itu membutuhkan anggaran,” ujar Hari Wuryanto.
Menurutnya, besarnya kontribusi pajak terhadap PAD harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.
Langkah tersebut juga penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
Hari Wuryanto berharap PAD Kabupaten Madiun pada 2027 dapat meningkat sekitar 6 hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Target tersebut diharapkan mampu memperluas ruang fiskal daerah sehingga pemerintah dapat lebih optimal dalam membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro menyoroti sejumlah tantangan dalam pengelolaan pajak daerah, salah satunya risiko tidak tercapainya target penerimaan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pemberian kemudahan dalam pembayaran pajak, hingga pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak.
“Data yang lama harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, Kejari Kabupaten Madiun juga siap mendukung upaya penyelesaian tunggakan pajak melalui pendekatan nonlitigasi atau di luar jalur pengadilan.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, pemanggilan, pemberian surat peringatan, hingga penagihan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Achmad juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan, dengan Bapenda sebagai sektor utama (leading sector).
Dalam pelaksanaannya, petugas diharapkan mengedepankan pendekatan humanis, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan PKS antara Pemerintah Kabupaten Madiun dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan penguatan koordinasi dan sinergi dalam mendukung pengelolaan serta optimalisasi pajak daerah, termasuk melalui pendampingan hukum sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap pengelolaan pajak daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Optimalisasi penerimaan pajak pun diharapkan mampu memperkuat PAD sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera). [dar.dre]
