Pemprov Jatim, Bhirawa – Biro Organisasi Setdaprov Jawa Timur mengembangkan pembelajaran digital yang dapat diakses kapan saja. Setelah podcast dan pendampingan teknis, arah berikutnya adalah sistem belajar dengan evaluasi serta hasil evaluasi berupa sertifikat yang bisa diunduh mandiri.
Belajar tentang tata kelola pemerintahan tak harus selalu membawa aparatur datang ke ruang pertemuan. Melalui rekaman podcast dan materi digital, pengetahuan yang berguna bagi peningkatan kapasitas dapat diakses kembali setelah jam kerja, tanpa menunggu agenda pelatihan berikutnya.
Gagasan itulah yang dikembangkan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Cakrawala Birokrasi. Dirintis sejak 2025, program ini menjadi ruang pembelajaran dan dialog mengenai reformasi birokrasi, budaya kerja, kelembagaan, zona integritas hingga pelayanan publik bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jawa Timur, Adina Fibriani, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi terikat waktu layanan kantor.
“Aksesnya pun kalau kemudian kita memanfaatkan IT bisa 24 jam, tidak terbatas di jam kerja,” ujar Adina ketika dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (11/11/2026).
Namun, membuka akses hanyalah satu bagian dari rencana tersebut. Cakrawala Birokrasi juga disiapkan untuk berkembang dari kumpulan materi pembelajaran menjadi sistem yang dapat mengukur pemahaman penggunanya terutama ASN dilingkungan Pemprov. Jatim.
Dari menonton menuju pembelajaran terukur
Menurut Adina, pengisian materi dan menu pembelajaran masih berlangsung. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan Learning Management System (LMS), yakni sistem pengelolaan pembelajaran yang menghubungkan materi, evaluasi, dan penerbitan sertifikat.
“Jadi Cakrawala Birokrasi itu memang saat ini kami masih proses mengisi pembelajarannya, menu-menu pembelajarannya, tapi sebenarnya tujuan akhirnya nanti ada LMS, Learning Management System,” tuturnya.
Dalam rancangan yang ia paparkan, peserta akan menjalani proses belajar, kemudian menjawab kuis untuk mengukur pemahaman. Sertifikat baru diterbitkan apabila peserta memenuhi standar nilai yang ditentukan. Adina menyebut model LMS KPK sebagai gambaran mekanisme yang ingin dituju.
Sertifikat tersebut nantinya dapat diunduh dan dicetak sendiri. Peserta tidak perlu datang ke Biro Organisasi untuk mengambilnya.
“Sertifikat itu pun bentuknya bisa diunduh sendiri, jadi tidak perlu harus hadir di biro organisasi, bisa dicetak sendiri,” kata Adina.
Dengan demikian, pengembangan LMS bukan sekadar menambah tempat menyimpan video pembelajaran. Sistem itu direncanakan untuk membangun alur belajar yang lebih utuh: mengakses materi, menguji pengetahuan, kemudian memperoleh pengakuan atas hasil pembelajaran.
Cakrawala Birokrasi lahir dari kebutuhan menyediakan pembelajaran yang mudah dijangkau, merata, dan efisien bagi ASN yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur bahkan diluar Jawa Timur. Formatnya memadukan podcast, webinar, coaching clinic, bimbingan teknis, serta materi digital yang dapat diikuti secara langsung maupun diputar kembali.
Langkah awalnya antara lain ditandai podcast Seri 1 bertema “Regulasi Tata Naskah Dinas” pada 6 Maret 2025. Seri berikutnya, pada 15 April 2025, membahas “Penguatan Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK”. Materi kemudian berkembang mencakup akuntabilitas kinerja, tata laksana pemerintahan, kelembagaan dan pembangunan Zona Integritas.
Pada 2026, pembelajaran semakin diarahkan pada kebutuhan teknis. Rangkuman program mencatat enam sesi Coaching Clinic Pembangunan Zona Integritas serta delapan sesi ZI Academy. Pendampingannya mencakup penyusunan pohon kinerja, rencana aksi, pemenuhan bukti dukung evaluasi Zona Integritas, evaluasi kelembagaan dan pengembangan inovasi.
Dalam wawancara, Adina menjelaskan bahwa pelaksanaan podcast melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah. Jangkauan pesertanya pun, menurut dia, tidak berhenti di Jawa Timur. Peserta dari Sumatera Barat dan Papua juga pernah mengikuti kegiatan tersebut.
Keterbukaan akses itu membuat pembelajaran tidak hanya berlangsung di antara penyelenggara dan peserta dalam satu wilayah, tetapi juga membuka ruang pertukaran pengalaman antardaerah.
Jangkauan bertambah, dampak juga perlu ditelusuri
Berdasarkan rangkuman tertulis Biro Organisasi, tayangan podcast Cakrawala Birokrasi di kanal YouTube @BirorganJatim meningkat dari 12.502 kali sepanjang 2025 menjadi 22.326 kali pada 2026 yang masih berjalan, atau naik 78,4 persen. Secara terpisah, tujuh video edukasi budaya kerja BerAKHLAK tercatat memperoleh 1.541 tayangan.
Angka tersebut menunjukkan bertambahnya jangkauan konten. Namun, ukuran keberhasilan yang ingin dibangun program ini lebih jauh daripada jumlah tayangan: apakah pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pekerjaan dan memperbaiki kualitas layanan.
Salah satu pengalaman yang dibagikan datang dari RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Dalam podcast Seri 2, Direktur RSUD Haji dr. Tauhid Islamy menyampaikan strategi penerapan budaya kerja BerAKHLAK.
Rumah sakit tersebut kemudian menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bersama RSUD Dr. Soedono Madiun, pada SAKIP dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan pada 11 Februari 2026.
Rangkaian itu memperlihatkan bagaimana pengalaman unit kerja dapat menjadi bahan belajar bersama serta tujuan akhirnya adalah berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Sesuai dengan capaian prestasi Prov. Jatim di Tahun 2025 yaitu Juara 1 Provinsi Terbaik utk Indeks Pelayanan Publik (IPP) se-Indonesia. Capaian predikat tersebut harapannya nanti dapat membuktikan hubungan sebab-akibat dengan keikutsertaan dalam Cakrawala Birokrasi sebagai media pembelajaran.
Rangkuman program mencatat, hingga 2026 terdapat 10 unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan dua unit kerja berpredikat WBBM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Capaian ini menjadi konteks penguatan Zona Integritas yang berjalan beriringan dengan pembinaan melalui Cakrawala Birokrasi.
Arah pengembangan Cakrawala Birokrasi selanjutnya mencakup pembelajaran berbasis kebutuhan, evaluasi peningkatan pemahaman, serta pemantauan penerapan hasil belajar di unit kerja. Dengan pendekatan tersebut, jangkauan digital diharapkan dapat dihubungkan dengan perubahan budaya kerja, peningkatan kompetensi, dan perbaikan pelayanan publik.
Rekaman yang dapat diputar berulang kali menyediakan bekal awal. Rencana LMS akan menambahkan evaluasi atas pemahaman peserta. Adapun penerapan pengetahuan dalam pekerjaan menjadi tahap berikutnya yang perlu dipantau.
Bagi Adina, tujuan akhir pembelajaran digital itu tetap berada di luar layar: meningkatnya kapasitas aparatur pada organisasi yang berdampak pada perbaikan layanan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Hasil akhirnya adalah peningkatan atau pengembangan kapasitas dari ASN pada organisasi yang berdampak nantinya kepada pelayanan masyarakat,” ujarnya menutup. [aya.kt]
