Gresik, Bhirawa — Kejelasan hubungan kerja serta pembagian tugas antara pengurus dan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Gresik menjadi sorotan Komisi II DPRD. Kejelasan tata kelola dinilai penting agar 256 KDKMP yang telah terbentuk dapat segera beroperasi dan manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan sinkronisasi tata kelola KDKMP, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, sejumlah pengurus dan manajer, khususnya di wilayah Gresik Utara, masih kebingungan memahami ruang lingkup tugas masing-masing. Kondisi ini terjadi karena sebagian koperasi belum mulai beroperasi, sementara komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Agrinas belum berjalan optimal.
“Antara pengurus dan manajer masih bingung, harus melakukan apa dan siapa mengerjakan apa. Semuanya masih menunggu kepastian,” ungkap Kurdi.
Ia menegaskan, KDKMP tidak boleh sekadar terbentuk secara kelembagaan. Tata kelola yang jelas harus segera dibangun agar koperasi benar-benar berjalan produktif. Gerai usaha hanyalah salah satu unit bisnis. KDKMP juga berpotensi mengembangkan apotek, layanan kesehatan, hingga menampung dan memasarkan produk UMKM serta hasil potensi lokal desa.
“Yang paling penting, bagaimana KDKMP segera beroperasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan jumlah 256 KDKMP, potensi ekonomi yang bisa digerakkan sangat besar. Jika setiap koperasi mencatatkan omzet Rp100 juta per bulan dengan surplus bersih Rp5 juta, maka total omzet seluruh KDKMP dapat mencapai Rp25,6 miliar per bulan. Kurdi menekankan keberhasilan koperasi tidak diukur dari jumlah yang terbentuk, melainkan dari kemampuan menjalankan usaha, memperkuat produk lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [kim.kt]
