Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan skema pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Skema utama yang digagas adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang memungkinkan pihak swasta terlibat dalam penyediaan serta perawatan infrastruktur publik.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jawa Timur, R. Henggar Sulistiarto, menjelaskan bahwa kreatif financing pada dasarnya memindahkan sebagian beban pembiayaan dari APBD atau APBN ke mekanisme kerja sama, kredit, dana talangan, atau konsesi dengan pihak swasta.
Tujuannya, layanan infrastruktur dapat segera dinikmati masyarakat tanpa harus menunggu pagu anggaran tahunan. “Jalan atau pemeliharaan itu bisa dilangsungkan terlebih dahulu. Artinya masyarakat bisa memanfaatkan, tidak menunggu hadirnya APBN, APBD, atau dana-dana yang sifatnya melalui DPA,” ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (10/11/2026).
Dalam skema KPBU, terdapat dua pola pembayaran. Pertama, pemerintah membayar secara berangsur melalui APBD. Kedua, pengguna infrastruktur membayar langsung melalui user charge, seperti pada jalan tol.
“Yang menggunakan, yang bayar. Contohnya jalan tol. Tidak semua masyarakat disuruh bayar jalan tol, tetapi yang menggunakan, dia yang membayar,” kata Henggar.
Ia mencontohkan bahwa pemeliharaan jembatan juga dapat masuk dalam skema kreatif pembiayaan karena termasuk infrastruktur konektivitas. Dalam skema tersebut, pihak swasta dapat menanggung pemeliharaan selama masa konsesi, misalnya 10 hingga 25 tahun.
“Kalau rusak, segera dibenahi. Kalau kita bekerja sama, maka swasta yang melakukan perawatan tersebut. Jadi risiko-risiko itu ditanggung oleh swasta,” ujarnya.
Agar skema KPBU tidak terfragmentasi di banyak perangkat daerah, Pemprov Jatim merencanakan pengendalian administrasi dan kebijakan secara terpusat di Biro Administrasi Pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan teknis tetap berada pada organiasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya.
“Kalau KPBU jalan ada di Bina Marga, administrasinya akan dikelola oleh Biro AP. Kalau limbah B3, pengendalian administrasi dan kebijakannya ada di Biro AP, tetapi yang mengerjakan tetap kembali ke kewenangan OPD,” jelas Henggar.
Ia menilai sentralisasi penting karena kontrak KPBU umumnya berjangka panjang dan bersifat multiyears. Perpindahan pejabat di OPD, menurutnya, tidak boleh membuat dokumen, milestone, maupun kewajiban konsesi hilang kendali.
“Kalau ada di OPD-OPD, masa konsesinya panjang, multiyears, maka harus ada advisor, penyajian dokumen yang baik, penyimpanan, laporan, milestone, dan mitigasi,” ujarnya.
Biro AP juga akan berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD, DPMPTSP, serta pihak swasta. Henggar menyebut skema pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan, termasuk lahan yang telah dimiliki pemerintah provinsi seperti kawasan pengolahan limbah B3 di Mojokerto dan Gedung Expo Wira Jatim. “Intinya semua kreatif financing bisa kita lakukan secara prinsip,” katanya menutup. [aya.kt]
