Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jatim, Imam Hidayat, dalam kegiatan sosialisasi Jatim EDO (Executive Delivery Office) di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (9/11). (Arya Wiraraja/Bhirawa)
Bhirawa Surabaya
Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memulai sosialisasi Jatim EDO (Executive Delivery Office) di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (9/11).
Kehadiran Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jatim, Imam Hidayat, menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar pembentukan unit baru, melainkan upaya mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional hingga benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam sambutannya, Imam Hidayat menyebut Jatim EDO sebagai proyek perubahan yang diharapkan mampu menjawab persoalan klasik birokrasi, lambatnya koordinasi, terputusnya alur layanan, serta kesulitan masyarakat dalam mengakses program pemerintah.
Ia menegaskan, kegiatan sosialisasi ini penting karena yang dibicarakan bukan hanya administrasi, tetapi kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Yang kita bicarakan adalah kebijakan. Kegiatan koordinasi ini penting, karena hasil dari seluruh kegiatan koordinasi harus benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujar Imam Hidayat.
Imam Hidayat mengingatkan bahwa Jawa Timur kerap dianggap sebagai daerah yang berbeban dalam pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Karena itu, ia menilai Jatim EDO perlu menjadi ruang untuk menyatukan upaya pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah pusat agar program tidak berhenti di tataran perencanaan.
“Jawa Timur menjadi penduduk berbeban oleh pelaksanaan program prioritas nasional. Bagaimana kita melakukan percepatan program nasional, sekaligus memastikan dampaknya membawa kesejahteraan bagi masyarakat semua,” katanya.
Menurutnya, percepatan tersebut harus dibangun melalui sistem yang lebih tertib, terpadu, dan mudah dipantau. Ia menyinggung bahwa pengelolaan administrasi seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pun masih menghadapi kendala pada waktu-waktu tertentu, terutama saat proses input data.
Kondisi ini, menurut Imam, menjadi pengingat bahwa digitalisasi tidak cukup hanya dengan membuat aplikasi, tetapi juga harus memperbaiki tata kelola di baliknya.
“Kita melihat ini sebagai suatu sistem, seperti SPPD saja. Sampai sekarang, pada waktu-waktu tertentu ketika input, kadang-kadang masih ada kendala,” ujarnya.
Imam Hidayat menyoroti capaian percepatan kelembagaan koperasi sebagai salah satu contoh nyata pentingnya koordinasi dan digitalisasi.
Menurutnya, Jawa Timur berhasil menyelesaikan kelembagaan lebih dari 8.000 koperasi hanya dalam waktu satu bulan, capaian yang ia sebut sebagai yang pertama di Indonesia.
“Bayangkan, koperasi bisa menyampaikan dari 8.000 sekian koperasi. Dalam waktu satu bulan, kelembagaannya selesai. Ini yang pertama kali di Jawa Timur,” katanya.
Ia menambahkan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki kapasitas untuk bergerak cepat bila seluruh pihak berkoordinasi dengan baik.
Namun, ia juga mengakui bahwa sejumlah provinsi lain masih menghadapi hambatan serupa, sehingga pengalaman Jatim perlu terus dikawal dan dikembangkan.
Dalam kesempatan itu, Imam Hidayat juga menyampaikan harapan agar program serupa yang telah berjalan di tingkat kabupaten dan kota dapat disatukan menjadi satu ekosistem layanan. Ia menyebut Kabupaten dan Kota sebagai salah satu contoh wilayah yang berpotensi memiliki program sejenis.
“Kalau nanti Kabupaten dan Kota juga sudah punya program yang sejenis, kita bisa satukan menjadi satu link,” ujarnya.
Menurut Imam, penyatuan tersebut penting agar masyarakat tidak harus menghadapi banyak pintu layanan yang terpisah. Dengan satu tautan atau sistem yang terintegrasi, data, layanan, dan progres program dapat lebih mudah dipantau oleh pemerintah maupun warga.
Imam Hidayat menegaskan bahwa Jatim EDO harus memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan publik. Ia mengakui bahwa transformasi digital pemerintahan, termasuk perkembangan One Stop Service (OSS), tidak selalu mulus dan masih memerlukan perbaikan berkelanjutan.
“Masih ada beberapa hambatan ketika ada hal-hal yang terlihat seperti itu. Tapi kita tidak bisa lagi mengundur diri. Kita tetap memanfaatkan teknologi untuk mempermudah jangkauan warga kita semua,” katanya.
Ia menilai kehadiran Jatim EDO harus menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar masukan dari daerah, bukan sekadar menambah lapisan administrasi baru. Oleh sebab itu, ia membuka ruang diskusi kepada para asisten daerah dan pemangku kepentingan yang hadir dalam sosialisasi tersebut.
“Sebetulnya, kami juga meminta masukan dari Bapak-Ibu sekalian setelah ini,” ujarnya.
Meski mendukung pemanfaatan teknologi, Imam Hidayat tidak menutup mata bahwa komunikasi tatap muka tetap memiliki nilai penting dalam pemerintahan.
Ia menyampaikan bahwa rapat melalui zoom memang mempermudah koordinasi, tetapi pertemuan langsung tetap diperlukan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antarpihak.
“Kalau dengan zoom, itu tidak ketemu. Gemisterinya jadi harus kita di Asisten itu,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Imam Hidayat berharap Jatim EDO dapat menjadi awal dari perbaikan tata kelola yang lebih bersih, cepat, dan berorientasi pada masyarakat. Ia bahkan menyampaikan harapan agar tidak ada lagi hambatan administratif yang menghambat program pemerintahan di daerah.
“Moga-moga kita berdoa, tidak ada pengurangan Dana Transfer Pusat Ke Daerah lagi di Tahun 2027, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini jangan dikira tidak penting. Ini penting,” ujarnya.
Dengan dibukanya Jatim EDO, Pemprov Jatim diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan, serta memastikan layanan publik benar-benar sampai kepada masyarakat. aya. wwn
