Pembinaan Atlet, Transportasi Publik jadi Catatan Khusus
DPRD Jatim, Bhirawa – DPRD Jawa Timur memastikan pengesahan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dilakukan pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat turut menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tersebut, mulai dari pengembangan transportasi publik Trans Jatim hingga dukungan pembinaan atlet.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengatakan, kepastian pengesahan APBD 2027 pada Hari Pahlawan merupakan hasil kesepakatan rapat pimpinan bersama fraksi-fraksi dan komisi-komisi di DPRD Jatim.
“Hasil rapat pimpinan dengan fraksi-fraksi dan juga komisi-komisi berkomitmen menetapkan APBD 2027 pada 10 November. Insyaallah kalau tidak ada halangan berarti, akan berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” kata Musyafak, Rabu (4/11).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan APBD 2027. Salah satunya menyangkut kebutuhan anggaran pembinaan atlet, khususnya untuk mendukung persiapan menghadapi berbagai kejuaraan olahraga.
Menurutnya, selama ini penganggaran kegiatan olahraga cenderung hanya mengakomodasi kebutuhan saat pertandingan berlangsung. Padahal, atlet membutuhkan persiapan jauh-jauh hari, termasuk pemusatan latihan atau training center (TC).
“Teman-teman meminta agar anggaran KONI yang belum tercantum bisa diperhatikan. Misalnya, ketika ada pertandingan bulu tangkis, selama ini anggaran hanya disiapkan saat kegiatan berlangsung. Padahal sebelumnya ada persiapan, ada TC dan sebagainya. Itu tidak teranggarkan sehingga nyaris tidak bisa mengikuti kegiatan,” ungkapnya.
Selain sektor olahraga, DPRD Jatim juga mendorong perluasan layanan transportasi publik Trans Jatim ke sejumlah wilayah yang membutuhkan konektivitas antardaerah.
Musyafak memastikan pengembangan koridor Trans Jatim menuju Jombang dan Nganjuk menjadi salah satu program yang disiapkan dalam APBD 2027. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut atas kebutuhan dan aspirasi pemerintah kabupaten/kota.
“Trans Jatim untuk koridor Jombang-Nganjuk itu bakal terealisasi di APBD 2027. Insyaallah 2027. Itu permintaan dari kabupaten/kota yang sudah mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan transportasi publik tidak boleh berhenti pada koridor yang sudah beroperasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan perlu terus memperluas jangkauan Trans Jatim, termasuk konektivitas Mojokerto-Jombang.
Menurutnya, kawasan Mojokerto dan Jombang memiliki potensi ekonomi, pariwisata, hingga keagamaan yang besar. Karena itu, keberadaan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Musyafak menegaskan, berbagai program tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027 agar anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Semua itu bagian dari kebutuhan masyarakat yang memang harus mulai dicanangkan dalam anggaran tahun 2027,” pungkasnya. [geh.gat]
