Setiap tahun, lembaran kalender kita selalu dinodai oleh catatan kelam yang sama: bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fenomena ini bukan lagi sekadar isu lingkungan musiman, melainkan sebuah krisis kemanusiaan, ekonomi, dan ekologis yang terus berulang tanpa ujung penyelesaian yang tuntas. Sebagai warga negara yang berhak atas udara bersih, saya merasa penanganan karhutla selama ini masih terjebak dalam pola reaktif-baru sibuk memadamkan api saat asap sudah mengepung kota, memedihkan mata, dan merusak paru-paru anak-anak kita. Sudah saatnya kita menuntut komitmen yang lebih serius, radikal, dan segera dari seluruh pemangku kepentingan.
Dampak karhutla tidak pernah sederhana. Di sektor kesehatan, ribuan warga di berbagai daerah, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, terpaksa menghirup racun ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) setiap harinya. Anak-anak kehilangan waktu belajar karena sekolah diliburkan, dan aktivitas ekonomi lumpuh akibat jarak pandang yang terbatas yang mengganggu jalur transportasi. Di sisi lain, citra bangsa ini terus terpuruk di mata internasional akibat kiriman asap lintas batas negara. Kerugian material dan imaterial yang diderita masyarakat sangatlah masif, sementara pemulihan ekosistem yang rusak membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun.
Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan faktor alam seperti fenomena El Nino sebagai kambing hitam utamanya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas karhutla dipicu oleh faktor manusia, baik karena kelalaian maupun kesengajaan demi pembukaan lahan dengan biaya murah. Oleh karena itu, kunci utama penyelesaian krisis ini berada pada ketegasan penegakan hukum dan efektivitas langkah preventif. Pemerintah, melalui aparat penegak hukum, harus berani menindak tegas tanpa tebang pilih. Korporasi nakal yang terbukti terlibat atau membiarkan konsesinya terbakar harus dicabut izin operasionalnya, didenda maksimal untuk biaya pemulihan lingkungan, hingga sanksi pidana bagi jajaran direksinya. Efek jera secara finansial dan hukum harus benar-benar ditegakkan agar tidak ada lagi pihak yang berani menumbalkan ruang hidup demi keuntungan sepihak.
Selain aspek hukum, penguatan mitigasi berbasis komunitas di tingkat tapak mutlak diperlukan. Masyarakat peduli api harus diberikan dukungan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, dan insentif yang layak untuk memantau titik api (hotspot) sejak dini. Restorasi ekosistem gambut melalui pembasangan kembali (rewetting) dan sekat kanal harus dipercepat agar lahan tidak mudah terbakar saat kemarau melanda.
Muhamad Afrizal
Warga Negara Peduli Lingkungan
