Surabaya, Bhirawa — Mengatur air pertanian tidak berhenti pada membuka dan menutup pintu irigasi. Ada jadwal yang harus disepakati, saluran yang perlu dirawat, hingga kepercayaan ribuan petani yang mesti dijaga.
Beragam pengalaman itu mengemuka dalam Sarasehan Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Kantor Bakorwil III Malang pada 13-15 Oktober lalu.
Dalam forum tersebut, kelompok petani memperlihatkan beragam cara menjawab persoalan di lapangan. HIPPA Damai Makmur II, misalnya, memanfaatkan situs web Panenku untuk mendukung keterbukaan data serta Google Calendar sebagai pengingat jadwal dan durasi pengaliran air. Teknologi digunakan untuk membantu pengaturan air di wilayah yang ketersediaannya terbatas.
Sementara itu, HIPPA Tirto Asri menempuh pendekatan pelayanan dan transparansi untuk menjaga kepercayaan 1.998 anggota. Melalui rapat anggota tahunan, mereka menyepakati besaran iuran sekaligus penggunaannya. Sebanyak 60 persen dialokasikan untuk pembangunan, dengan penganggaran Rp40 juta per tahun secara bergilir bagi setiap dusun.
Koordinator Humas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Ari Pudji Astono, menjelaskan bahwa pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya penguatan organisasi dalam pengelolaan irigasi.
“Pengelolaan irigasi tidak hanya berkaitan dengan kondisi saluran, tetapi juga bagaimana kelembagaan mampu memberikan pelayanan, membangun kesepakatan, dan menjaga kepercayaan anggota. Melalui sarasehan ini, pengalaman masing-masing kelompok dapat menjadi bahan pembelajaran bersama,” ujar Ari saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (20/10/2026) siang.
Tidak seluruh inovasi hadir dalam bentuk teknologi digital. HIPPA Tani Makmur Kuncir mengembangkan pupuk organik cair untuk kebutuhan anggota serta usaha kolam lele sebagai sumber pemasukan organisasi. Pengoperasian kolam pun menyesuaikan ketersediaan air, dari empat unit menjadi dua unit saat debit berkurang pada musim kemarau.
HIPPA Lestari mengangkat dukungan pembiayaan melalui koperasi dan Badan Keswadayaan Masyarakat. Anggota yang membutuhkan sarana produksi maupun modal kembali setelah terdampak serangan hama dapat mengajukan pinjaman. Adapun HIPPA Sumber Teja memanfaatkan iuran anggota untuk menangani kerusakan ringan, sementara perbaikan berat didukung bantuan pemerintah dan pemerintah desa.
“Inovasi setiap kelompok berangkat dari kebutuhan yang berbeda. Ada yang memperkuat pencatatan dan pengaturan air, mengembangkan usaha organisasi, hingga menyediakan dukungan pembiayaan bagi anggota. Pengalaman-pengalaman ini menjadi bagian penting dalam melihat kemampuan kelembagaan melayani petani,” tutur Ari.
Persoalan pembagian air juga menjadi perhatian. HIPPA Suka Maju Sentong memaparkan pengaturan giliran tanam padi pada musim tanam ketiga antardesa. Wilayah yang tidak memperoleh alokasi air untuk padi diarahkan menanam komoditas lain. Sementara HIPPA Tirto Agung Karanganom mengembangkan pemompaan air dan berkoordinasi terkait penjadwalan pengambilan air untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian.
Selain menjadi ruang pertukaran pengalaman, kegiatan ini memuat evaluasi berdasarkan video profil, buku profil, serta aspek kelembagaan, irigasi, pertanian, dan pembiayaan.
Berdasarkan berita acara penetapan nominasi HIPPA tertanggal 14 Oktober 2026, HIPPA Tirto Asri dari Kabupaten Ngawi menempati Nominasi I dengan nilai akhir 84,66.
Berikutnya, HIPPA Suka Maju Sentong dari Kabupaten Probolinggo pada Nominasi II dengan nilai 84,17 dan HIPPA Tirto Agung Karanganom pada Nominasi III dengan nilai 83,02.
Untuk kelompok GHIPPA, berita acara tertanggal 15 Oktober 2026 menetapkan GHIPPA Tirto Manunggal dari Kabupaten Magetan sebagai Nominasi I dengan nilai 85,46. GHIPPA Tirto Candi Jaya dari Kabupaten Sidoarjo menempati Nominasi II dengan nilai 80,02, disusul GHIPPA Sobo Kalen dari Kabupaten Tulungagung pada Nominasi III dengan nilai 77,75.
Ari menekankan bahwa hasil evaluasi perlu ditempatkan sebagai pijakan untuk memperkuat pelayanan organisasi, bukan semata-mata pencapaian peringkat.
“Penetapan nominasi merupakan bagian dari evaluasi. Hal yang perlu terus diperkuat adalah keberlanjutan pelayanan kepada anggota, keterbukaan pengelolaan iuran, serta kemampuan kelompok berkoordinasi dalam menghadapi persoalan air dan pertanian,” katanya.
Pengalaman peserta memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan tumbuh melalui pekerjaan sehari-hari: menyepakati giliran air, merawat saluran, mempertanggungjawabkan iuran, dan menyelesaikan persoalan melalui koordinasi. Di situlah peran HIPPA dan GHIPPA bertemu dengan kebutuhan nyata petani. [aya.kt]
