Pasuruan, Bhirawa – Persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Kota Pasuruan mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Melalui langkah taktis yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan resmi meluncurkan Program ‘Bergegas’ (Bergerak Bersama Mengentaskan Angka Anak Tidak Sekolah) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Kamis (17/9).
Wali Kota Pasuruan, H Adi Wibowo menegaskan, penanganan ATS tidak boleh sekadar berhenti pada tumpukan data atau deretan angka di atas kertas. Validasi dan penelusuran kondisi riil di lapangan menjadi harga mati agar intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran sesuai persoalan yang dihadapi setiap anak.
“Ini bukan soal angka, bukan soal deret angka. Tetapi ini juga menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana Kota Pasuruan masih memiliki anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk sekolah,” ujar Mas Adi, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan.
Berdasarkan paparan dalam peluncuran program tersebut, data awal ATS pada 1 September 2026 sempat tercatat sebanyak 2.565 anak. Lewat proses pendataan dan penelusuran intensif di lapangan, angka tersebut menyusut menjadi 2.230 anak per 16 September 2026.
Usai melalui verifikasi dan validasi ketat, jumlah data pada dashboard ATS kini mengerucut menjadi 1.905 anak. Rinciannya meliputi 653 anak kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), 656 anak Drop Out (DO), serta 596 anak Belum Pernah Sekolah (BPB).
Adapun penyusutan 325 data sebelumnya terjadi lantaran ditemukan 146 data ganda serta 179 data yang ternyata bukan merupakan penduduk Kota Pasuruan.
Melihat sisa 1.905 anak tersebut, Mas Adi menginstruksikan jajarannya untuk memetakan data secara detail hingga tingkat akar rumput, yakni kecamatan, kelurahan, RW hingga RT.
“Data 653 anak yang kategori lulus tidak melanjutkan ini harus dipetakan ada di kecamatan mana, kelurahan mana, RW mana, sampai RT mana. Semua harus kita petakan secara detail sehingga kita betul-betul menemukan fakta di lapangan,” jelas Mas Adi.
Ia juga menekankan pola penanganan tidak bisa disamaratakan (general), melainkan harus spesifik berdasarkan problem tiap anak dan terintegrasi dengan data kependudukan. “Dan intervensi ini tidak bisa general, tetapi harus spesifik dengan problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak yang tidak sekolah tersebut,” tegas Mas Adi.
Ia juga meminta agar data ATS diintegrasikan dengan data kependudukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan.
Termasuk juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta segera menyusun jadwal serta rencana aksi yang terukur dengan tenggat waktu yang jelas.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Siti Rohana memaparkan Program Bergegas bertumpu pada dua pilar utama, yakni pencegahan dan penanganan.
Pilar pencegahan meliputi deteksi dini absensi, konseling bagi siswa bermotivasi rendah, edukasi orang tua, hingga penguatan bantuan sosial.
Sementara itu, pilar penanganan mencakup validasi by name by address, pendekatan persuasif, serta penyediaan jalur pendidikan fleksibel melalui sekolah formal, Sekolah Rakyat, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Penuntasan ATS ini adalah tanggung jawab kolektif melalui Program BERGEGAS. Kita membutuhkan satu peta data, satu pembagian peran, dan satu gerak bersama,” kata Siti Rohana. [hil.wwn]
