Gresik, Bhirawa — Rencana pengembangan jaringan pelayanan Perumda Giri Tirta (PDAM) Gresik di wilayah utara kembali menjadi sorotan. Dua paket pekerjaan senilai total Rp96,78 miliar, yang diproyeksikan melayani 5.338 sambungan rumah di Kecamatan Bungah dan Sembayat, hingga kini belum dapat berjalan karena masih menunggu kepastian pendanaan dari APBN.
Pada tahun anggaran 2026, paket pengembangan di Kecamatan Bungah mencakup pengadaan dan pemasangan 1.890 sambungan rumah dengan anggaran Rp43,85 miliar. Sementara di Kecamatan Sembayat direncanakan 3.448 sambungan rumah dengan biaya Rp52,93 miliar. Secara keseluruhan kedua paket membutuhkan dana Rp96.780.924.338,23. Namun pelaksanaannya terkendala karena pendanaan APBN yang menjadi bagian dari satu paket kegiatan belum menentu.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, Mohammad, menegaskan kondisi ini menjadi perhatian dewan. Ia mendorong Perumda Giri Tirta agar tidak hanya mengandalkan skema pendanaan pemerintah, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan melalui kebijakan bisnis yang terukur.
“Rekomendasi kami antara lain penyesuaian tarif pelanggan industri secara terukur dan proporsional, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, serta mendorong Perumda Giri Tirta menjalin kerja sama atau MoU dengan pihak ketiga guna mempercepat pengembangan jaringan pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi II juga menyoroti perkembangan PT Gresik Migas (Perseroda) yang tengah mengembangkan sejumlah lini bisnis baru. Ekspansi mencakup pengelolaan sumur tua Sekarkurung, kerja sama FAME untuk mendukung program biodiesel nasional, perdagangan asam sulfat, amoniak dan dolomit bersama PT Gresik Cipta Sejahtera, serta pengelolaan Sumur Rakyat Metatu bersama KUD Metatu.
“Untuk sumur tua Sekarkurung, dokumen permohonan ke SKK Migas masih dalam proses tanda tangan Direktur Pertamina Hulu Energi Regional 4. Sementara kerja sama FAME masih berada pada tahap negosiasi dan penjajakan dengan Kementerian ESDM,” ungkap Mohammad.
Di tengah ekspansi tersebut, aset PT Gresik Migas diproyeksikan mencapai Rp51,28 miliar pada akhir 2026, namun target laba bersih hanya sekitar Rp211,58 juta. Angka ini menjadi latar belakang pengajuan penyertaan modal daerah. Melalui surat tertanggal 10 Juli 2026, perusahaan memohon alokasi tambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp7 miliar, yang diarahkan untuk pembangunan sektor migas, termasuk pengembangan Migas Ujungpangkah dan SPBUN.
“Permohonan ini diajukan sebagai tindak lanjut Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Gresik Migas,” jelas Mohammad.
Kini kedua perusahaan daerah berada di persimpangan yang sama: kebutuhan ekspansi berhadapan dengan tuntutan kinerja dan efektivitas penggunaan modal publik.
“Di satu sisi PDAM membutuhkan kepastian pendanaan untuk memperluas pelayanan air bersih. Di sisi lain, Gresik Migas didorong berekspansi sekaligus mendapat tambahan modal daerah. Yang ditunggu publik bukan sekadar soal tambahan modal atau perluasan jaringan, melainkan bukti bahwa setiap rupiah uang daerah benar-benar berujung pada peningkatan pelayanan, pertumbuhan usaha, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya. [kim.kt]