DPRD Surabaya, Bhirawa
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi terhadap pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp12,93 triliun, meningkat dibanding APBD 2026 sebelum perubahan sebesar Rp12,75 triliun.
Besarnya kekuatan anggaran tersebut akan dikawal dan difokuskan untuk memperkuat program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu alias wong cilik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, H. Budi Leksono, S.H., mengatakan APBD menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting bagi Fraksi PDI Perjuangan adalah bagaimana kekuatan anggaran ini semakin memperkuat keberpihakan kepada wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya,” kata Buleks panggilan akrabnya, Jum’at (28/08/2026).
Menurut Buleks, keberpihakan tersebut dapat diwujudkan melalui keberlanjutan berbagai program yang selama ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Di antaranya pendidikan SD-SMP negeri gratis, pelayanan kesehatan gratis, perbaikan ribuan rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu mahasiswa serta pelajar SMA/SMK, hingga penyediaan perlengkapan sekolah gratis bagi puluhan ribu pelajar dari keluarga tidak mampu.
Selain itu, anggaran daerah juga harus terus menopang subsidi transportasi umum, penerangan jalan, pengendalian banjir serta peningkatan kualitas lingkungan hingga ke kawasan perkampungan.
“Program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, beasiswa, transportasi umum, penerangan jalan, dan penanganan banjir harus menjadi perhatian. Ini bentuk nyata bagaimana APBD hadir di tengah masyarakat dengan dikawal penuh oleh Fraksi PDI Perjuangan,” ujar Buleks.
Budi juga menilai kondisi perekonomian Surabaya patut disyukuri karena tetap menunjukkan fondasi yang kuat di tengah berbagai tekanan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2025 tercatat mencapai 5,87 persen, lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur.
“Pertumbuhan ekonomi kita cukup menggembirakan, tetapi kita tidak boleh terlena. Situasi global masih penuh ketidakpastian dan dapat berdampak terhadap perdagangan, investasi, biaya produksi maupun daya beli masyarakat,” kata Buleks.
Karena itu, menurut dia, optimisme terhadap perekonomian Surabaya harus berjalan beriringan dengan kehati-hatian dalam menyusun kebijakan anggaran. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2026 diproyeksikan tetap kuat di kisaran 5,8 persen.
Buleks menilai pertumbuhan ekonomi Surabaya sudah cukup inklusif. Hal itu terlihat dari membaiknya indikator kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya meningkat menjadi 85,65 pada 2025 dan ditargetkan mencapai 85,77 pada 2026. Sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 3,56 persen pada 2025 dan ditargetkan kembali turun menjadi 3,48 persen pada 2026.
Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat turun menjadi 4,84 persen pada 2025 dan terus didorong membaik hingga 4,5 persen pada 2026. Adapun ketimpangan juga terus menurun. Indeks Gini Surabaya pada 2025 membaik menjadi 0,369.
”Pada 2026, kami bersama Pemkot Surabaya terus menargetkan indeks tersebut tetap berada pada rentang 0,365–0,375 dengan mendorong pemerataan hasil pembangunan,” jelasnya.
Buleks menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi maupun besarnya APBD. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup warga.
“Artinya, pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan semakin banyak warga mendapatkan pekerjaan, lalu anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang lebih baik, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang semakin dekat dan berkualitas, dan semakin banyak keluarga memiliki rumah yang layak huni,” ujarnya.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar APBD Perubahan 2026 benar-benar diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan. Setiap warga Surabaya, kata Budi, harus memiliki kesempatan yang semakin besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“APBD harus terasa manfaatnya sampai tingkat kampung. Prinsipnya sederhana, pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi warga untuk hidup lebih baik,” pungkas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, H. Budi Leksono, S.H. [dre]
