Pemprov Jatim, Bhirawa – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah (BMD) dengan tujuan memperkuat kapabilitas aparatur dalam penatausahaan pengeluaran, akuntansi pelaporan, sistem informasi pemerintahan daerah, serta pengelolaan aset secara akuntabel. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (26/8/2026).
“Kami memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan,” ujar Mohammad Yasin, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Jumat (28/8/2026).
Menurut Yasin, UPT tersebut memainkan peran kunci dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset daerah.
Bimtek kali ini merupakan angkatan ke-14 dan diikuti 30 peserta yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Nah, ini angkatan ke-14 dan pesertanya 30 orang dari SMK Pengelola Badan Layanan Umum Daerah,” ujar Yasin menambahkan.
Peserta mendapatkan materi praktis yang mencakup tata cara penatausahaan pengeluaran, penerapan akuntansi daerah sesuai standar, pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah untuk pelaporan, serta prosedur pengelolaan BMD agar lebih transparan dan akuntabel.
Kegiatan pelatihan tidak hanya memberi teori, tetapi juga simulasi penggunaan aplikasi dan studi kasus pengelolaan aset.
Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan materi dapat langsung diterapkan di unit kerja masing-masing peserta sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat OPD dan BLUD.
Salah satu fokus utama Bimtek adalah memperkuat integritas pelaporan keuangan dan pengelolaan aset negara agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Langkah ini menjadi penting mengingat peran BMD dalam mendukung pelayanan publik dan anggaran daerah.
Dengan program yang rutin digelar melalui UPT, BPKAD berharap pembekalan yang kontinu dapat menutup kesenjangan kompetensi di lapangan serta mendorong standar pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional.
Program angkatan ke-14 ini diharapkan menjadi contoh keberlanjutan pelatihan yang mendukung reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan provinsi. [aya.kt]
