DPRD Kabupaten Pasuruan, Bhirawa. – Pemkab Pasuruan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan secara resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Langkah strategis itu diambil sebagai bentuk respon adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi serta penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Pengesahan dokumen perencanaan fiskal tersebut diketok dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (10/8) sore.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, menyampaikan penyesuaian arah anggaran, khususnya Perubahan KUA-PPAS 2026, dirancang agar postur APBD tetap responsif dalam mengantisipasi tantangan ekonomi daerah serta menjaga kualitas pelayanan publik.
“Perubahan KUA-PPAS 2026 disusun secara adaptif guna merespons dinamika sosial-ekonomi serta penyesuaian kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. Sinergi erat eksekutif dan legislatif ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan,” ujar Mas Rusdi sapaan akrabnya.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Timgar), dengan melibatkan komisi-komisi dewan serta mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Arifin, menjelaskan seluruh masukan dari komisi dewan telah terakomodasi secara terukur guna memastikan presisi alokasi anggaran daerah.
“Badan Anggaran berpendapat KUA-PPAS 2027 telah layak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pembahasan ini dilakukan secara cermat mengacu pada penyampaian Bupati Pasuruan serta rapat kerja bersama Timgar,” tegas Arifin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyatakan harapannya agar penataan anggaran ini memberikan stimulus yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Semoga apa yang kita bahas ini membawa Pasuruan lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan, serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas,” tutur Samsul. [hil.dre]
