Jadikan Momentum Bulan Kemerdekaan Sebagai Penguat Nasionalisme
Pemprov Jatim, Bhirawa – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim, jajaran Forkopimda Jawa Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, serta berbagai organisasi pemuda dan kemasyarakatan menandatangani Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama tentang Menjaga Jatim Damai di Resto Nine Surabaya, Senin (3/8). Penandatanganan tersebut menjadi penegasan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas, persatuan, dan kerukunan di Jawa Timur.
Sebelum penandatanganan dilakukan, Ketua FKUB Jatim Hamid Syarif membacakan Deklarasi Surabaya 2026 yang berisi komitmen bersama seluruh elemen untuk memperkuat kohesi sosial serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, dan bermartabat.
Deklarasi tersebut juga menegaskan komitmen menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi benteng menghadapi ancaman hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, hingga berbagai bentuk upaya yang berpotensi memecah belah persatuan.
Gubernur Khofifah mengatakan, menjaga persatuan pada era digital membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, ruang digital kini menjadi arena strategis dalam membangun sekaligus menjaga kohesi sosial.
“Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital,” ujarnya.
Khofifah mengungkapkan, berdasarkan data APJII 2026, penetrasi internet di Jawa Timur mencapai 83,41 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 81,72 persen. Kondisi tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat Jatim telah terhubung dengan ruang digital yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, bukan sebaliknya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Bulan Kemerdekaan sebagai penguat semangat kebangsaan, gotong royong, dan nasionalisme. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus tetap dikelola sebagai bagian dari demokrasi yang sehat tanpa berubah menjadi permusuhan.
“Betapa sangat penting membangun positive thinking. Kritik itu dibutuhkan untuk membangun demokrasi yang sehat, tetapi membangun kebersamaan dan persatuan itu jauh lebih penting,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, kerukunan merupakan modal sosial utama Jawa Timur. Hal itu tercermin dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Jawa Timur Tahun 2025 yang mencapai 78,31 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 77,89. Sementara Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Timur mencapai 84,05, melampaui rata-rata nasional sebesar 78,19.
“Kerukunan bukan sekadar tidak adanya konflik, tetapi hadirnya rasa saling menghormati, saling menjaga, dan saling menguatkan. Kerukunan adalah modal utama Jawa Timur dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.
Karena itu, Khofifah mengajak seluruh elemen terus menghidupkan semangat Jogo Jatim sebagai tanggung jawab bersama dengan kepolisian sebagai leading sector. Menurutnya, Jawa Timur yang aman dan kondusif akan menciptakan iklim investasi yang sehat serta berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Dengan semangat kebersamaan inilah, kita optimistis Jawa Timur akan semakin kuat, harmonis, dan sejahtera. Sebab, menjaga kerukunan di Jawa Timur sesungguhnya adalah menjaga persatuan Indonesia. Jogo Jawa Timur berarti Jogo Indonesia,” pungkasnya.
Senada dengan Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto menyatakan optimistis masyarakat Jawa Timur memiliki kedewasaan dalam menyaring informasi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan.
“Saya meyakini bahwa masyarakat Jatim adalah masyarakat cerdas yang tidak mudah terprovokasi. Mari Jogo Jatim, mari Jogo Indonesia,” ujarnya.
Turut hadir Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Sujatmiko serta berbagai perwakilan Organisasi masyarakat dan kepemudaan di Jawa Timur. [ina]
