Kota Malang, Bhirawa. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global. Masyarakat diimbau tidak perlu panik dalam menyikapi fluktuasi pasar, mengingat fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap berada dalam kondisi yang kuat.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor berjalan optimal guna memastikan stabilitas fiskal dan ekonomi di daerah tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Fluktuasi pasar merupakan dinamika yang wajar dalam perekonomian global. Yang terpenting, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia berjalan dengan baik,” ujar Muhammad Rusna, Rabu (29/7).
Menurut Rusna, indikator kuatnya fundamental ekonomi terlihat nyata dari tingginya aktivitas transaksi dan produksi masyarakat, yang berdampak langsung pada kenaikan realisasi pendapatan negara sektor perpajakan.
Kinerja positif ini tercermin dari realisasi APBN Semester I Tahun 2026 di wilayah kerja KPPN Malang-meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Hingga 30 Juni 2026, pendapatan negara berhasil menembus angka Rp59,88 triliun, atau tumbuh 8,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut ditopang kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp3,87 triliun (tumbuh 26,68 persen) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp6,44 triliun (naik 17,45 persen). Sementara itu, penerimaan cukai masih mendominasi sebagai kontributor terbesar yakni mencapai Rp45,56 triliun, disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp240,31 miliar.
Dari sisi penyerapan anggaran, belanja negara hingga akhir Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp6,66 triliun atau 51,56 persen dari total pagu Rp12,92 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,04 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,62 triliun.
Selain menjaga ketahanan fiskal, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan juga fokus mengendalikan inflasi melalui Program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Alokasi anggaran Program 4K untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan disiapkan sebesar Rp146,58 miliar, dengan realisasi Semester I mencapai Rp38,45 miliar.
“Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting. Selama koordinasi pemerintah dan BI berjalan baik serta APBN dikelola secara sehat, stabilitas ekonomi akan terus terjaga dan pembangunan daerah dapat berlangsung berkelanjutan,” tegas Rusna. [mut.hel]
