Pemprov Jatim, Bhirawa – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Jawa Timur mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) signifikan pada penutupan anggaran 2025. Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan, Ahmad Faathir Wicaksono, menjelaskan sejumlah faktor penyebab, mulai dari penundaan realisasi gaji ASN hingga perbedaan estimasi harga tanah dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
“Itu kan terkait silpa tuh berarti tuh. Jadi terkait dengan silpa tahun anggaran 2025 itu yang tidak terserap. Itu terdiri dari beberapa silpa,” kata Faathir menjelaskan, Rabu (29/7/2026).
Menurut Faathir, silpa DPU Bina Marga bukan berasal dari satu sumber tunggal, melainkan berkategori. Yaitu, gaji dan tunjangan ASN, terjadi ketika realisasi pembayaran bergeser. “Itu karena direncanakan bulan April baru terrealisasi misalkan bulan Juli,” katanya.
Kemudian, kewajiban kantor dan perencanaan serta pengawasan, anggaran yang disiapkan untuk fungsi administratif dan pengendalian yang belum terserap. Selain itu ada faktor pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerjaan yang belum terealisasi penuh atau penundaan kontraktual.
Kemudian ada faktor pengadaan barang dan jasa melalui metode mini kompetisi, selisih antara penawaran awal dan penawaran pemenang menjadi sisa anggaran.
“Karena kita sekarang memakai metode mini kompetisi, jadinya kan disesuaikan dengan penawaran penyedia. Jadi misalkan mini kompetisinya itu kita punya 100 gitu ya, ditawar 80, yang 20 jadinya silpa,” ujarnya menambahkan.
Kemudian ada pengadaan tanah, perbedaan antara anggaran awal dan hasil appraisal lapangan. “Waktu perencanaan anggaran itu sudah menganggarkan harga tanah sesuai dengan estimasi, tapi dari hasil appraisal itu estimasinya berbeda. Ini juga menjadi faktor terjadinya silpa,” terangnya menambahkan.
Penggunaan mini kompetisi, kata Faathir, membuat harga pemenang sering lebih rendah dari perencanaan sehingga muncul sisa. “Misalkan mini kompetisinya itu kita punya 100, lalu ditawar 80, yang 20 jadinya silpa,” cetus dia.
Menurutnya, bila pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan biaya, mekanisme ini justru efektif dan efisien. Namun di sisi lain, penurunan penawaran yang besar menghasilkan angka silpa yang terlihat besar dalam laporan realisasi.
Saat diminta angka, Faathir memaparkan estimasi kasarnya, pagu anggaran DPU Bina Marga sekitar Rp1,58 triliun, dengan realisasi sekitar Rp1,268 triliun, atau realisasi sekitar 80,05 persen meninggalkan silpa di kisaran Rp200 miliyar.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan Bhirawa, menyoroti paradoks silpa bisa menjadi indikator penghematan anggaran dan jika dilihat secara detail dari sudut pandang ekonomi yang dilakukan penghemat anggaran karena semangat efisiensi yamg saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Namun, dengan adanya silpa sering kali ditafsirkan sebagai belum maksimalnya pelaksanaan program karena fokus evaluasi pemerintah umumnya pada serapan anggaran. Karena yang dihitung sebagai indikator kinerja adalah serapan anggaran.
Sisa anggaran senilai ratusan miliar memicu dua pertanyaan kebijakan, apakah ini tanda disiplin fiskal dan efisiensi pengadaan atau sinyal bahwa perencanaan program perlu diperbaiki agar penyerapan anggaran dan pelaksanaan program berjalan optimal?
Silpa DPU Bina Marga Tahun Anggaran 2025 menyiratkan bahwa evaluasi akan fokus pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penajaman estimasi pada tahap perencanaan, terutama untuk pengadaan tanah dan jadwal pembayaran tunjangan.
Silpa di DPU Bina Marga Jawa Timur memperlihatkan ketegangan antara tujuan efisiensi anggaran dan indikator kinerja yang mengandalkan serapan. Mekanisme pengadaan yang lebih kompetitif dapat menekan biaya, tetapi juga menghasilkan angka sisa yang besar yang memerlukan komunikasi dan perbaikan perencanaan agar publik dan pemangku kepentingan memahami konteks sebenarnya. [aya.kt]
