Kota Malang, Bhirawa – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang terus mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Malang, H. Arief Wahyudi, menegaskan pentingnya pengawalan program ini melalui evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan agar tetap tepat sasaran, transparan, serta menjaga kualitas gizi anak.
Menurut Arief, berbagai dinamika dan isu yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan MBG harus disikapi secara proporsional. Ia mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul tidak digeneralisasi sebagai cerminan kegagalan program nasional tersebut secara keseluruhan.
“Setiap isu yang muncul dalam pelaksanaan MBG memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda. Masyarakat perlu melihatnya secara objektif dan tidak menyamaratakan seluruh pelaksanaan program,” ujar Arief Wahyudi saat dikonfirmasi, Sabtu (11/7).
Politisi senior Kota Malang ini menilai bahwa langkah evaluasi yang rutin dilakukan pemerintah daerah maupun pusat merupakan bagian dari upaya penyempurnaan sistem. Hal ini penting agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan oleh para peserta didik secara optimal.
Bagi Arief, pengawasan ketat dari berbagai pihak bukanlah indikator kelemahan, melainkan instrumen penting untuk memastikan tata kelola program berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
“Evaluasi dan pengawasan bukan berarti program ini gagal. Sebaliknya, itu adalah mekanisme untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan agar semakin efektif, efisien, dan transparan,” lanjutnya.
Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Nutrisi
Menanggapi isu efisiensi anggaran yang belakangan menyita perhatian publik, Arief menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas layanan. Ia memastikan bahwa penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mengurangi porsi maupun kandungan gizi yang berhak diterima anak-anak.
“Yang terpenting adalah kualitas gizi tetap terjaga. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi hak anak untuk memperoleh makanan yang sehat, bergizi, dan layak,” tegas legislator ramah ini.
Sementara itu, terkait adanya proses hukum terhadap oknum tertentu dalam pelaksanaan program di beberapa wilayah, Arief meminta semua pihak untuk menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan. Penegakan hukum dinilainya sebagai langkah bersih-bersih demi membangun tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Apabila terdapat dugaan pelanggaran, mari kita percayakan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja sesuai kewenangannya. Proses hukum harus dihormati sebagai bagian dari perbaikan tata kelola,” imbuhnya.
Di akhir penyampaiannya, Arief mengingatkan bahwa esensi utama dari Program MBG adalah investasi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh stakeholder di Kota Malang untuk memperkuat sinergi dalam melakukan pengawasan. “Hak anak-anak kita untuk mendapatkan makanan bergizi harus tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar,” pungkasnya. [mut.wwn]
