DPRD Surabaya, Bhirawa. – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas melarang seluruh kadernya untuk tidak terlibat dalam pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya, termasuk pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
H. Saleh Ismail Mukadar, S.H., seorang kader senior PDIP mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya telah ditetapkan sejak lama.
Larangan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama karena program tersebut dinilai masih memiliki banyak aspek yang perlu ditinjau ulang oleh partai.
“Secara resmi DPP melarang kader untuk terlibat dalam kebijakan yang masih dikritisi oleh partai,” ujarnya, Rabu (01/07/2026).
Namun, di lapangan kebijakan tersebut disebut belum berjalan optimal. Hal ini menyusul adanya informasi mengenai keterlibatan sejumlah pihak yang diduga terafiliasi dengan PDIP dalam pengelolaan dapur MBG.
Sebagai tindak lanjut, DPP disebut telah meminta data kader yang terlibat dalam SPPG kepada pengurus di tingkat daerah. Masyarakat pun didorong untuk ikut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan kader PDIP yang terlibat dalam program tersebut.
“Kalau ada yang mengetahui kader yang memiliki atau terlibat dalam dapur MBG, silahkan melapor. Pasti akan ditindak tegas oleh DPP,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara prinsip, tujuan awal program MBG sangat baik, yakni untuk menekan angka stunting. Namun, pelaksanaannya dinilai belum tepat sasaran.
“Yang seharusnya menjadi prioritas adalah anak usia dini, ibu hamil, dan calon ibu. Tapi yang terjadi justru cakupannya terlalu luas,” katanya.
Ia juga membandingkan implementasi program serupa di sejumlah negara lain. Di Tiongkok, program hanya menyasar hingga tingkat sekolah dasar, sementara di India hingga sekolah menengah pertama, dan di Brasil juga terbatas pada usia sekolah dasar.
“Di Indonesia justru sampai SMA, bahkan mencakup ibu hamil dan menyusui secara luas. Ini membuat alokasinya sangat besar,” ujarnya.
Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut, yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat.
“Kalau dibandingkan dengan India, jumlah anak lebih banyak tapi anggarannya jauh lebih kecil. Di Indonesia, dengan jumlah sekitar 60 juta anak, anggarannya mencapai ratusan triliun. Ini harus dikritisi,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuka celah penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, DPP mengambil langkah tegas dengan melarang kader terlibat.
Selain MBG, ia juga menyinggung program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai memiliki persoalan serupa dalam implementasinya.
Di akhir pernyataannya, ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai program pemerintah, terutama dalam membedakan antara pihak yang menjadi penerima manfaat dan pihak yang justru mengambil keuntungan.
“Masyarakat harus kritis melihat program-program ini agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya,” pungkasnya. [dre.hel]
