Pemprov Jatim, Bhirawa. – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merintis program UMKM Tangguh Bencana melalui Focus Group Discussion (FGD) Kajian UMKM Tangguh di Ruang Siaga Kantor BPBD Jatim, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Program SIAP SIAGA, perangkat daerah, akademisi, komunitas, media, serta pelaku usaha untuk menyusun strategi memperkuat ketahanan UMKM dalam menghadapi risiko bencana.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo mengikuti kegiatan secara daring, sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, Koordinator Program SIAP SIAGA Jawa Timur Mambaus Su’ud, serta perwakilan UMKM dari berbagai daerah hadir secara langsung.
Forum ini membahas berbagai upaya agar UMKM di Jawa Timur mampu bertahan, beradaptasi, dan pulih lebih cepat ketika terdampak bencana. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto menegaskan bahwa pembangunan ketangguhan tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat mitigasi risiko, mendorong diversifikasi usaha, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas akses pemasaran bagi pelaku UMKM.
“Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi, mulai dari penguatan mitigasi risiko, diversifikasi usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan akses pemasaran bagi pelaku UMKM,” tegas Gatot.
Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat, BPBD Jatim berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana. UMKM yang tangguh dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus mewujudkan Jawa Timur yang lebih siap menghadapi bencana.
Berdasarkan identifikasi awal, dampak bencana terhadap UMKM terbagi menjadi dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung meliputi kerusakan aset, infrastruktur, dan gangguan operasional, sedangkan dampak tidak langsung berupa terganggunya rantai pasok, hilangnya pendapatan, persoalan pembiayaan, khususnya cicilan modal, serta dampak psikologis yang dialami pelaku usaha. [rac.kt]
