DPRD Jatim, Bhirawa – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengusulkan sekitar 2.100 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Timur.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, mengingatkan agar penambahan aparatur tidak hanya bertujuan menggantikan pegawai yang pensiun, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa membebani keuangan daerah.
Menurut Dedi, regenerasi aparatur sipil negara memang menjadi kebutuhan organisasi, terutama karena ribuan ASN di lingkungan Pemprov Jatim memasuki masa purna tugas.
Namun, proses rekrutmen harus dilakukan secara objektif, terukur, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Komisi A DPRD Jawa Timur memahami bahwa regenerasi ASN merupakan kebutuhan organisasi. Tetapi setiap kebijakan penambahan ASN harus tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah,” tegas Dedi, Rabu (1/7/2026).
Ia mengingatkan bahwa belanja pegawai bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan komitmen anggaran jangka panjang yang akan terus menjadi beban keuangan daerah.
Karena itu, setiap formasi yang diusulkan harus didasarkan pada analisis kebutuhan riil, analisis beban kerja, serta tuntutan pelayanan publik yang benar-benar diperlukan masyarakat.
“Jangan sampai birokrasi bertambah besar, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat tidak ikut meningkat,” ujarnya.
Dedi menegaskan, Jawa Timur saat ini membutuhkan ASN yang memiliki kompetensi tinggi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.
“Yang dibutuhkan Jawa Timur bukan sekadar menambah jumlah aparatur, tetapi menghadirkan aparatur yang produktif, profesional, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern,” kata politikus Demokrat ini.
Komisi A DPRD Jatim juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah. Menurut Dedi, ruang anggaran harus tetap cukup untuk membiayai berbagai program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan sosial.
“Belanja pegawai tidak boleh tumbuh lebih cepat daripada kemampuan daerah menciptakan manfaat pembangunan bagi masyarakat. APBD harus tetap memberi ruang bagi program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Di tengah tuntutan efisiensi dan transformasi digital pemerintahan, Dedi menilai reformasi birokrasi seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi informasi, integrasi layanan publik, serta penyederhanaan proses administrasi, bukan semata-mata dengan menambah jumlah pegawai.
Karena itu, Komisi A DPRD Jatim memastikan akan mengawal secara ketat pembahasan usulan formasi CASN tersebut agar setiap formasi yang disetujui benar-benar memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik sekaligus tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
“Prinsip kami sederhana, APBD harus bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Belanja pegawai memang penting, tetapi belanja pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Keseimbangan ini harus dijaga agar Jawa Timur terus tumbuh, maju, dan semakin sejahtera,” pungkas Dedi.
Sebelumnya, Pemprov Jatim hingga kini belum membuka pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026. Penyebabnya, usulan formasi yang diajukan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengatakan seluruh usulan kebutuhan pegawai telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan saat ini masih dalam tahap evaluasi.
“Sampai sekarang masih menunggu persetujuan dari Kementerian PANRB, sehingga belum dibuka. Nanti kalau sudah ada kabar, akan saya sampaikan,” ujarnya.
Yuyun sapaan akrabnya mengungkapkan jumlah formasi yang diusulkan Pemprov Jatim tahun ini masih berada di bawah jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun. Sepanjang 2026, sekitar 2.100 pegawai di lingkungan Pemprov Jatim memasuki masa purna tugas.
Menurutnya, usulan formasi disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Jumlah formasi yang kami usulkan berada di bawah jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas. Tahun ini jumlah pegawai yang purna tugas sekitar 2.100 orang,” katanya.
Ia menjelaskan kebutuhan terbesar saat ini berada pada jabatan-jabatan teknis yang membutuhkan kompetensi khusus. Salah satunya tenaga di Dinas Sosial yang memiliki kemampuan merawat lanjut usia maupun anak-anak di panti sosial.
“Kami masih membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi khusus untuk merawat lansia, termasuk memandikan lansia, maupun merawat anak-anak. Pekerjaan seperti ini membutuhkan perhatian dan keahlian tersendiri,” jelasnya.
Selain itu, kebutuhan tenaga teknis juga cukup tinggi di sektor infrastruktur. Pemprov Jatim memerlukan tenaga laboratorium pada bidang PU Bina Marga yang mampu melakukan pengujian kualitas konstruksi jalan, termasuk menentukan spesifikasi ketebalan aspal untuk meningkatkan kualitas infrastruktur.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga tetap menjadi perhatian. Kebutuhan guru akan dihitung secara cermat agar seimbang dengan kebutuhan sekolah di seluruh Jawa Timur.
“Untuk guru juga sama. Nanti semuanya akan kami hitung secara berimbang sesuai dengan kebutuhan,” pungkas Yuyun. [geh.gat]
