Oleh:
Khoirul Anam
Direktur Eksekutif PUSPOLNAS dan Dosen Komunikasi Antarbudaya dan Agama
Meningkatnya aksi mahasiswa dan berbagai gerakan sosial dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia masih berjalan dinamis. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang wajar sekaligus penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dari masyarakat. Namun, di tengah derasnya arus informasi dan tingginya polarisasi politik, sering kali perhatian publik justru bergeser dari isu yang diperjuangkan menuju perdebatan mengenai siapa aktor yang berada di balik gerakan tersebut.
Kondisi ini perlu dicermati secara serius. Ketika ruang publik lebih banyak diisi oleh kecurigaan terhadap identitas atau afiliasi politik suatu gerakan, persoalan yang sebenarnya ingin disampaikan menjadi terpinggirkan. Akibatnya, diskusi yang seharusnya berorientasi pada penyelesaian masalah berubah menjadi ajang saling mencurigai dan mempertahankan posisi politik masing-masing.
Dalam kajian gerakan sosial dikenal istilah kooptasi, yaitu situasi ketika suatu gerakan yang awalnya lahir dari aspirasi publik kemudian dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang berbeda dari tujuan awalnya. Kehadiran konsep ini tidak berarti setiap gerakan pasti ditunggangi oleh kepentingan politik. Namun, kemungkinan tersebut selalu ada dan dapat terjadi pada kelompok mana pun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik kekuasaan.
Karena itu, fokus utama seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang mendanai atau menggerakkan suatu aksi. Yang jauh lebih penting adalah menilai apakah isu yang diperjuangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak-anak. Namun, perbincangan di ruang publik sering kali terjebak dalam pembelahan yang terlalu sederhana: mendukung program dianggap sebagai sikap pro-pemerintah, sedangkan mengkritiknya dipandang sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah.
Cara pandang semacam ini tidak membantu menghasilkan evaluasi yang objektif. Yang lebih penting untuk dibahas adalah sejauh mana program tersebut tepat sasaran, bagaimana efektivitas penggunaan anggarannya, apakah sistem pengawasannya berjalan dengan baik, apakah standar gizi yang diberikan telah terpenuhi, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya menjadi fokus utama dalam diskusi publik.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar loyal terhadap kelompok tertentu. Dukungan tanpa evaluasi berpotensi melahirkan pembenaran atas berbagai kelemahan kebijakan. Sebaliknya, kritik yang tidak didasarkan pada data dan argumentasi yang kuat hanya akan memperdalam polarisasi dan memperkeruh suasana sosial.
Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Tanggung jawab mereka bukan hanya menyuarakan kritik, tetapi juga memastikan bahwa gerakan sosial tetap berpijak pada substansi persoalan. Kritik harus diarahkan pada kebijakan yang dianggap bermasalah, bukan pada identitas individu atau kelompok. Perjuangan harus berangkat dari fakta dan data, bukan dari asumsi atau prasangka. Tujuannya pun harus jelas, yakni mendorong perbaikan keadaan, bukan sekadar menciptakan kegaduhan politik.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memperkuat literasi politik dan literasi media. Di era digital, narasi yang emosional sering kali menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang berbasis fakta. Algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang memancing reaksi, sementara pembahasan kebijakan publik membutuhkan ruang yang lebih rasional dan mendalam. Akibatnya, isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, lapangan kerja, dan ketahanan pangan sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk perdebatan yang bersifat partisan.
Oleh sebab itu, sudah saatnya cara pandang masyarakat dalam menilai gerakan sosial maupun kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada substansi. Ukuran utama bukanlah siapa yang menyampaikan suatu gagasan, melainkan seberapa besar manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari perbedaan pendapat, tetapi demokrasi yang mampu menjadikan perbedaan tersebut sebagai sarana untuk memperbaiki kebijakan dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Pada akhirnya, yang perlu terus dikawal adalah kualitas isu dan kepentingan publik yang diperjuangkan. Selama perhatian masyarakat tetap terfokus pada substansi, gerakan sosial akan tetap menjadi instrumen perubahan yang konstruktif. Namun, jika ruang publik terus didominasi oleh konflik identitas dan pertarungan kepentingan kelompok, berbagai persoalan mendasar yang dihadapi rakyat berisiko tenggelam dalam kebisingan politik yang tidak pernah selesai. Yang terpenting bukanlah siapa yang berbicara, melainkan apakah yang diperjuangkan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.
———– *** ————–
