Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mengatur standardisasi dan keselamatan di sektor pariwisata. Kebijakan taktis ini membidik langsung operasional jip wisata di kawasan Gunung Bromo serta destinasi olahraga arus deras seperti arung jeram di seluruh wilayah Jawa Timur.
Langkah tegas ini merespons lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang terus mengalir ke Jatim. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Evy Afianasari, menegaskan bahwa pemerintah wajib hadir untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan para pelancong, terutama pada destinasi yang memiliki risiko tinggi.
“Kami sedang menyusun regulasi mengenai standardisasi jip yang beroperasi di kawasan Bromo. Pembahasannya melibatkan empat pemerintah daerah penyangga, yakni Pasuruan, Lumajang, Malang, dan Probolinggo agar nantinya ada standar yang sama,” ujar Evy baru baru ini di Surabaya.
Melalui regulasi anyar ini, Pemprov Jatim mewajibkan seluruh armada jip wisata lolos uji kelayakan demi mengeliminasi kendaraan modifikasi yang mengabaikan aspek keamanan. Selain kelaikan armada, Pergub ini juga akan mengontrol standar tarif jasa jip untuk mencegah perang harga yang tidak sehat di lapangan. Pemerintah dipastikan akan melibatkan para pelaku usaha transportasi lewat forum public hearing sebelum aturan resmi berlaku.
Tak berhenti di Bromo, Disbudpar Jatim juga memperluas jangkauan pengawasan ke destinasi wisata ekstrem lainnya. Pengelola wisata gunung, wisata bahari, hingga aktivitas arung jeram menjadi sasaran penertiban berikutnya demi menjamin keselamatan mutlak para wisatawan.
Evy menambahkan, pesona alam seperti Bromo, Air Terjun Tumpak Sewu, dan Kawah Ijen kini kian mendunia berkat promosi masif para influencer di media sosial. Meski kunjungan wisman merangkak naik, wisatawan nusantara (wisnu) tetap menjadi penopang utama pariwisata Jatim lewat ratusan desa wisata yang tersebar di berbagai daerah.
Guna menjaga iklim pariwisata tetap kondusif, Pemprov Jatim memastikan tidak ada rencana kenaikan harga tiket masuk destinasi wisata dalam waktu dekat. Pemerintah memilih fokus mendorong para pengelola untuk mendongkrak kualitas pelayanan, menjaga kebersihan, dan memperkaya pengalaman berwisata bagi para pengunjung.[rac.ca]
