Nganjuk, Bhirawa
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wong Nganjuk Bersatu memadati kawasan Alun-Alun Kabupaten Nganjuk pada Kamis (18/06) pagi.
Berbeda dengan aksi massa normatif, demonstrasi kali ini didominasi oleh kelas pekerja yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi damai ini dipicu oleh rasa cemas yang mendalam di tingkat akar rumput terkait keberlanjutan mata pencaharian mereka.
Kegelisahan ini mencuat seiring adanya wacana evaluasi tata kelola dan manajemen rantai pasok (supply chain) MBG secara nasional. Menariknya, aksi penyampaian aspirasi tersebut dikoordinasi langsung oleh beberapa manajer dapur umum yang bertindak sebagai koordinator lapangan (korlap).
Di bawah terik matahari dan pengawalan ketat aparat Polres Nganjuk, massa yang didominasi emak-emak dan elemen masyarakat lokal membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Dukung & Sukseskan Program MBG”. Mereka juga menggelar aksi simbolik penggalangan tanda tangan di atas kain putih di sepanjang pedestrian jalan sebagai bentuk petisi fisik.
Selain itu, massa membawa berbagai poster bertuliskan “Lanjutkan MBG” dan “Usut Korupsi MBG”. Tuntutan ini selaras dengan lembar pernyataan sikap resmi aliansi yang mendesak penegak hukum mengawasi ketat program dari ronggongan mafia anggaran, demi memastikan dapur tempat mereka bekerja tidak terganggu.
Keresahan para pekerja dapur di Kabupaten Nganjuk ini nyatanya bukan tanpa alasan. Berdasarkan data nasional hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) per 30 April 2026, tata letak dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini memang tengah menjadi sorotan tajam lantaran distribusinya yang dinilai tidak merata.
Dari total 27.427 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 53 persen di antaranya justru menumpuk di Pulau Jawa. Jawa Timur sendiri menjadi wilayah penyumbang dapur terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah mencapai 3.996 unit dapur.
Secara mikro, data yang dihimpun dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Nganjuk mencatat, di Kabupaten Nganjuk saja saat ini terdapat 122 SPPG resmi yang terdaftar. Dengan asumsi satu SPPG menyerap belasan tenaga kerja lokal, mulai dari juru masak, pembantu dapur, hingga sektor logistik dan transportasi maka ada ribuan kepala keluarga di Nganjuk yang kini menggantungkan stabilitas ekonominya pada program ini.
Kondisi penumpukan dapur di Jawa ini memicu wacana dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Sosial untuk mengevaluasi ulang efisiensi program. Pemerintah berencana menyaring penyaluran MBG agar lebih selektif dan berfokus pada klaster data desil kemiskinan ekstrem di DTKS.
Namun, kebijakan yang diistilahkan oleh analis BRIN sebagai fase trial and error ini membawa konsekuensi serius di daerah. Jika manajemen dan supply chain yang sudah dikontrak dihentikan atau dirombak demi evaluasi, 122 SPPG di Nganjuk beserta ribuan pekerja lokal di dalamnya terancam kehilangan mata pencaharian secara mendadak.
Melalui poin kelima pernyataan sikapnya, Aliansi Wong Nganjuk Bersatu secara konstruktif mendorong Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta Pemkab segera menjembatani kondisi riil dan besarnya penyerapan tenaga kerja di lapangan ini untuk diteruskan langsung sebagai aspirasi strategis kepada Pemerintah Pusat.
Bagi para pekerja di Nganjuk, keberlanjutan operasional dapur MBG bukan sekadar urusan pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan jaring pengaman ekonomi yang menjaga dapur rumah tangga mereka sendiri agar tetap mengepul. Hingga berita ini diturunkan, aksi penggalangan petisi masih berjalan kondusif, menanti respons nyata dari para pemangku kebijakan daerah. [end.gat]
