Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani merespon mundurnya 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel) usai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BOS.
“Mundurnya kepala sekolah di Sulawesi Selatan merupakan persoalan serius yang harus dicermati secara seksama dan proporsional. Temuan BPK terkait pengelolaan dana BOS harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Lalu, Senin (15/6/2026).
Ketua DPW PKB NTB itu mengatakan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas, harus dilakukan secara adil.
“Persoalan itu jangan sampai menganggu layanan pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah,” tegas mantan anggota DPRD NTB itu.
Lalu Ari – sapaan akrabnya itu meminta pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan aparat pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana BOS. “Pemerintah juga perlu mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ke depan, penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah, perlu menjadi perhatian bersama, agar kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan tetap fokus pada peningkatan mutu pendidikan.
Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Kebijakan tersebut muncul setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dinilai bermasalah secara administratif. Persoalan itu memicu dinamika di internal dunia pendidikan Sulsel, mengingat jumlah kepala sekolah yang terdampak mencapai ratusan orang di berbagai jenjang SMA dan SMK. [ira.hel].
