Faridah Farichah
Wakil Menteri Koperasi RI, Faridah Farichah, mengungkapkan upaya pemerintah untuk menggabungkan dua program strategis nasional: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah ini sedang dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan tujuan menjadikan KDMP sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan MBG.
“Kolaborasi ini diharapkan KDMP dapat mengambil peran menjadi suplier mencukupi kebutuhan MBG,” ucap dia ketika diwawancarai Bhirawa, usai Rapat Koordinasi Sinergi Pemerintah dan Dekopinwil Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Harris Hotel Gubeng, Selasa (9/6/2026) malam.
Rencana sinergi ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat peran desa dan kelurahan dalam rantai pasokan pangan serta memperluas manfaat program pemberdayaan ekonomi lokal. KDMP, yang dirancang untuk menghidupkan ekonomi desa melalui koperasi produktif, dinilai memiliki potensi untuk memasok bahan makanan bergizi ke program MBG, sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan akses pangan sehat bagi kelompok rentan.
“Memang butuh proses untuk mengawinkan dalam tanda kutip ya, kedua program strategis nasional ini. Namun untuk itu, kami masih proses dan koordinasi dengan Pak Menko Pangan,” ujar Faridah.
Sumber daya lokal dan kapasitas produksi di tingkat desa menjadi fokus utama pembahasan. Bila terwujud, kolaborasi ini dapat memberi efek berganda, memperkuat ketahanan pangan lokal, membuka pasar baru bagi produk koperasi desa, serta memastikan suplai MBG lebih berkelanjutan dan berbasis komunitas.
Faridah menambahkan bahwa koordinasi yang tengah dilakukan tidak hanya sebatas gagasan, melainkan juga menyentuh aspek teknis operasional KDMP di seluruh Indonesia. Pemerintah berencana menuntaskan pembentukan dan pembinaan KDMP terlebih dahulu sebelum mendorong integrasi dengan program MBG.
“Memang butuh waktu untuk bersinergi. Ketika KDMP sudah berjalan sepenuhnya, maka nanti kita dorong supaya berkolaborasi dengan MBG ya,” ungkap dia menambahkan.
Para pengamat menduga keberhasilan rencana ini akan bergantung pada beberapa faktor kunci, yaitu kapasitas produksi koperasi desa, standar mutu dan keamanan pangan, logistik distribusi, serta mekanisme pembiayaan dan insentif bagi koperasi.
Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, model kolaborasi antara KDMP dan MBG bisa menjadi contoh integrasi program pemberdayaan ekonomi dan kebijakan pangan yang berkelanjutan.
Proses koordinasi masih berjalan, dan keputusan akhir akan melibatkan pembahasan lintas kementerian serta penetapan pedoman operasional.
Bagi Jawa Timur dan daerah lain yang memiliki jaringan koperasi desa kuat, kolaborasi ini berpotensi membuka peluang pasar baru sekaligus memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah. [aya.gat]
