DPRD Nganjuk, Bhirawa.
DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025. Sidang paripurna kali ini berjalan dinamis namun konstruktif, membedah capaian serta tantangan postur keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi Lampiran Raperda PPAPBD TA2025.pdf.
Dalam jalannya paripurna, potret realisasi keuangan daerah menjadi sorotan utama, khususnya terkait angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) final yang tercatat sebesar Rp301,6 miliar. Menanggapi pandangan fraksi-fraksi dewan, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menjelaskan bahwa keberadaan dana sisa tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional, SiLPA Rp301,6 miliar ini bertindak sebagai katup pengaman sekaligus memberikan “ruang napas fiskal” yang aman agar program kerja tahun berjalan tetap terjamin.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif di ruang paripurna ini membuktikan komitmen kita bersama. SiLPA ini adalah modal pengaman fiskal daerah, namun tentu optimalisasi penyerapan anggaran pada sektor-sektor produktif di lapangan akan terus kita pacu bersama jajaran dinas,” ungkap Bupati Marhaen Djumadi di hadapan forum paripurna.
Selain masalah sisa anggaran, jalannya sidang juga menyoroti struktur belanja operasional daerah. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025, komponen Belanja Pegawai menyerap angka sebesar Rp1,32 triliun, atau setara dengan 46,32% dari total realisasi Belanja Daerah (61,79% dari total Belanja Operasi).
Terkait efisiensi birokrasi tersebut, Pemkab Nganjuk menegaskan komitmennya di mimbar paripurna untuk melakukan restrukturisasi kepegawaian secara berkala dan terukur. Langkah mitigasi ini ditargetkan mampu menekan rasio belanja pegawai secara bertahap ke angka 36% hingga menuju batas ideal 30% sesuai arahan Kemenpan-RB, dengan jaminan tidak akan mengganggu stabilitas pelayanan dasar publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang memimpin jalannya rapat paripurna memberikan apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah yang kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-9 kalinya. Kendati demikian, pimpinan dewan mengingatkan bahwa esensi utama dari LPP APBD ini adalah memastikan asas kemanfaatan anggaran bagi masyarakat luas.
Pihak legislatif menegaskan akan mengawal ketat pemanfaatan ruang fiskal yang longgar ini pada pembahasan APBD Perubahan mendatang. Ketua DPRD mendorong agar proyeksi anggaran ke depan diarahkan secara inklusif untuk menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti pemulihan jalan-jalan poros kecamatan, modernisasi infrastruktur irigasi guna menyokong ketahanan pangan, serta perluasan program jaminan sosial.
Ditemui usai Paripurna, Ketua DPRD Tatit Heru Tjahyono, SE menerangkan tahapan tahapan setelah acara tadi.
“Besok teman-teman fraksi akan menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Bupati dalam Paripurna tadi, kemudian Bupati akan menyampaikan jawaban atas PU fraksi-fraksi. Hasil dari PU dan Jawaban Bupati atas PU Fraksi tadi yang bersifat rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh Pansus atau Banggar.” terang Tatit, politisi dari Partai PDI-P ini.
Melalui kemitraan yang solid di ruang paripurna, sinergi antara Bupati Marhaen Djumadi dan pimpinan DPRD Nganjuk ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan anggaran yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat di Bumi Anjuk Ladang ini. (end.hel)
