Pemkot Kediri, Bhirawa
Pemerintah Kota Kediri kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus memperpanjang catatan Kota Kediri yang berhasil memperoleh opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, dan masyarakat yang turut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Keberhasilan ini merupakan sinergi dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah. Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” terangnya.
Vinanda menjelaskan, opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut diraih di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan efisiensi anggaran yang semakin tinggi.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hal itu juga menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas pemerintah daerah. Ia menegaskan, tata kelola keuangan yang baik harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, berbagai program dan alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung kebutuhan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga transformasi digital layanan publik.
“Anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Vinanda mengakui mempertahankan opini WTP bukan perkara mudah. Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, perkembangan regulasi keuangan daerah yang semakin kompleks menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dari seluruh jajaran pemerintah daerah.
Tertib administrasi, pengelolaan aset, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, hingga penguatan sistem pengendalian internal juga harus terus ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, Sugeng Wahyu, menambahkan konsistensi Kota Kediri dalam meraih opini WTP didukung komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, penguatan sistem pengendalian serta digitalisasi pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah.
Pemkot Kediri terus mendorong integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi agar lebih transparan, akurat, dan mudah diawasi.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset serta koordinasi antarperangkat daerah juga terus dilakukan.
Upaya tersebut dibarengi dengan penguatan budaya kerja yang menekankan akuntabilitas, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. [van,nov.hel]
