Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat komitmen pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan dengan mengukuhkan Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/5).
Pengukuhan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pusat serta Biro SDM. Dalam kesempatan itu, Khofifah menekankan pentingnya penguatan program pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk di Jawa Timur.
Usai dikukuhkan, Shodiqin mengatakan pihaknya akan melanjutkan berbagai program yang selama ini berjalan, termasuk penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Alhamdulillah hari ini kami dikukuhkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Ini amanah yang tentu harus dijalankan bersama seluruh jajaran dan mitra terkait,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan bahwa program keluarga berencana tidak lagi dimaknai sebagai pembatasan jumlah anak, melainkan pengaturan jarak kelahiran guna menjaga kesehatan ibu dan anak.
Menurut Shodiqin, pola pengaturan jarak kelahiran tersebut memiliki kaitan erat dengan upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang masih menjadi perhatian di sejumlah daerah.
“KB itu bukan membatasi jumlah anak, tetapi bagaimana mengatur jarak kelahiran agar kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga. Dengan begitu risiko AKI dan AKB bisa ditekan,” katanya.
Ia menambahkan, peran BKKBN saat ini juga semakin luas, tidak hanya berkaitan dengan program keluarga berencana, tetapi menyangkut pembangunan keluarga, kependudukan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, hingga stakeholder lainnya di Jawa Timur.
“BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi dengan semua pihak karena yang diurus bukan hanya soal KB, tetapi juga pembangunan keluarga dan kependudukan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan roadshow dan koordinasi dengan berbagai dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat program yang telah berjalan.
Di sisi lain, Shodiqin menyebut capaian indikator kependudukan Jawa Timur saat ini tergolong baik secara nasional. Salah satunya terlihat dari angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata kelahiran perempuan yang berada di angka 1,9.
Angka tersebut bahkan berada di bawah target nasional sebesar 2,1. Menurutnya, kondisi itu perlu dijaga agar tetap stabil dan tidak mengalami lonjakan.
“Jawa Timur sudah cukup baik. TFR kita 1,9, sementara target nasional 2,1. Tugas kami menjaga agar tetap stabil,” jelasnya.
Tak hanya itu, prevalensi stunting di Jawa Timur juga tercatat sebesar 14,7 persen atau menjadi terendah kedua secara nasional setelah Bali. Capaian tersebut, lanjut dia, harus dipertahankan melalui penguatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Ini menjadi pekerjaan bersama agar angka stunting di Jawa Timur terus turun dan tidak kembali meningkat,” ujarnya.
Selain persoalan stunting, BKKBN Jatim juga memberi perhatian terhadap tingginya angka pernikahan dini di sejumlah daerah. Faktor budaya dan tradisi masyarakat disebut masih menjadi tantangan dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.
Untuk itu, BKKBN Jatim akan menggandeng Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga pondok pesantren guna memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perencanaan keluarga dan usia ideal perkawinan.
“Kami berharap ada dukungan penuh dari seluruh kepala daerah di Jawa Timur agar target pembangunan keluarga dan kependudukan bisa tercapai bersama,” pungkasnya. [fir]
