Pemprov, Bhirawa
Penyaluran bantuan keuangan partai politik (banpol) di Jawa Timur tahun 2026 senilai Rp165 miliar lebih hingga kini masih mandek. Menariknya, belum satu pun dari 10 partai politik penerima hibah mengajukan pencairan dana ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Padahal, anggaran fantastis sebesar Rp165.042.547.500 tersebut telah disiapkan untuk mendukung pendidikan politik, operasional partai, hingga penguatan demokrasi di daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Eddy Supriyanto mengungkapkan, sampai saat ini seluruh partai politik penerima banpol masih belum mengajukan permohonan pencairan dana.
“Belum ada yang mengajukan. Mungkin masing-masing partai memiliki pertimbangan dan strategi administrasi sendiri,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Fenomena kompaknya seluruh partai menunda pencairan dana banpol ini memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya diduga karena partai-partai masih menuntaskan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tahun sebelumnya.
Selain itu, sejumlah partai juga disebut memilih lebih berhati-hati setelah adanya proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan dana hibah politik.
Tak hanya itu, beberapa partai juga dikabarkan tengah menyesuaikan mekanisme internal penggunaan dana agar sesuai dengan aturan terbaru terkait pengelolaan dan pelaporan bantuan keuangan negara.
Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur juga masih menahan proses pencairan sambil menunggu kepastian hasil audit BPK RI atas penggunaan dana banpol tahun sebelumnya. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. [geh.kt]
Berikut rincian alokasi bantuan keuangan partai politik (banpol) Jawa Timur tahun 2026 berdasarkan data Bakesbangpol Jatim:
1. PKB: Rp33,87 miliar
2. PDI Perjuangan: Rp28,01 miliar
3. Gerindra: Rp26,91 miliar
4. Golkar: Rp17,36 miliar
5. Demokrat: Rp14,04 miliar
6. NasDem: Rp13,65 miliar
7. PAN: Rp9,89 miliar
8. PKS: Rp9,80 miliar
9. PPP: Rp7,33 miliar
10. PSI: Rp4,13 miliar
