Tulungagung, Bhirawa
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menyebut saat ini komposisi belanja pegawai di APBD Kabupaten Tulungagung sudah turun menjadi 31 persen. Tinggal menurunkan satu persen lagi untuk mencapai ketentuan mandatory spending yang maksimal 30 persen.
“Sekarang sudah 31 persen untuk memenuhi mandatory spending. Tinggal sedikit lagi,” ujar Plt Bupati Baharudin usai acara pengambilan sumpah janji PNS, pelantikan dalam jabatan fungsional dan penyerahan SK pengangkatan PNS formasi tahun 2024 di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Selasa (5/5).
Untuk memenuhi mandatory spending 30 persen, menurut dia, salah satunya dengan cara membatasi jumlah pengangkatan ASN. “Pengangkatan ASN sesuai kebutuhan,” teragnya.
Sedang terkait pelantikan PNS baru, Plt Bupati Baharudin berharap mereka dapat memberi semangat baru dalam bekerja di Pemkab Tulungagung. Terlebh para PNS tersebut baru mendapat SK. “Dengan sudah mendapat SK mereka tentu lebih bersemangat dalam bekerja,” tambahnya.
Plt Bupati Baharudin di acara pelantian PNS baru itu mengambil sumpah/janji sebanyak 74 PNS formasi tahun 2024. Termasuk melantik dua PNS di antaranya yang beralih pada jabatan fungsional.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, menyatakan saat ini Pemkab Tulungagung untuk mengisi kekosongan jabatan PNS hanya dilakukan dengan mengganti yang telah pensiun. Itu pun tidak lebih dari jumlah yang pensiun.
“Kalau yang pensiun per tahun sekitar 600 orang, kami mengajukan untuk rekrutmen CPNS seperti tahun ini sebanyak 287 orang. Jadi masih dibawah jumlah yang pensiun,” katanya.
Pengajuan pengangkatan CPNS yang masih dibawah jumlah PNS yang pensiun membuat mandatory spending untuk belanja pegawai terus menurun. Dari yang sebelumnya 37 persen, kini tinggal 31 persen.
Menjawab pertanyaan, Soeroto menyatakan dari 287 CPNS yang diusulkan untuk rekrutmen pada tahun 2026 ini kebanyakan untuk formasi tenaga kesehatan.
“Mayoritas untuk tenaga kesehatan, seperti dokter, dokter spesialis, dan perawat. Memang untuk pelayanan dasar kesehatan yang kurang di Tulungagung,” pungkasnya. [wed.dre]
