Kota Batu, Bhirawa
DPRD Kota Batu mengkritisi lemahnya perencanaan pembangunan di Kota Wisata ini. Karena perencanaan yang dibuat Eksekutif ini ternyata masih belum berbasis data yang akurat.
Sorotan ini disampaikan Legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu yang digelar di gedung Dewan setempat, kemarin (5/5).
“Perencanaan pembangunan kita masih lemah dan belum berbasis data yang akurat. Ini terlihat dari ketidaksesuaian antara target dan realisasi, serta indikator kinerja yang tidak operasional,” ujar Punjul Santoso, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Selasa (5/5).
Untuk itu, katanya, Dewan menuntut Eksekutif untuk segera melakukan pembenahan. Karena jika pembenahan ini tidak dilakukan, dikhawatirkan kebijakan yang dibuat pemerintah kota akan terus meleset dari tujuan.
Dewan juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah di Kota Batu yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil.
Menurut mereka seharusnya belanja daerah di kota ini dikaitkan langsung dengan capaian kinerja. Dengan demikian penggunaan anggaran benar-benar memberi dampak terhadap realisasi perencanaan yang dilakukan.
“Prinsip value for money harus diterapkan. Jangan hanya menghabiskan anggara tetapi hasilnya tidak jelas. Efisiensi dan efektivitas program harus jadi ukuran utama,” tegas Punjul.
Iapun menyinggung perlunya penguatan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah. Hal ini termasuk optimalisasi pajak dan retribusi serta pendataan sektor usaha seperti, villa, dan juga homestay.
Dewan menilai pengelolaan kedua usaha bidang akomodasi ini masih belum maksimal.
Tak hanya itu saja, DPRD menyoroti sektor ekonomi dan ketimpangan antara tingginya kunjungan wisata dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena dari data yang dimiliki DPRD, kunjungan wisata di Kota Batu diklaim telah mencapai 8 – 10 juta orang,. Namun capaian ini masih belum memberikan dampak terhadap kenaikan PAD yang signifikan.
“Kondisi ini harus dilakukan kajian secara serius. Karena ada yang tidak sinkron antara potensi dan realisasi di lapangan,” tambah Punjul. Karena itu ia mendorong percepatan belanja pemerintah daerah dengan mengutamakan produk lokal. Hal ini bertujuan agar perputaran ekonomi masyarakat tetap terjaga.
Ditambahkan anggota Dewan yang lain, Khamim Tohari yang lebih menyoroti persoalan lingkungan. Karena ia menganggap pengelolaan sampah di Kota Wisata ini belum tertangani optimal.
“Harus ada langkah konkret dalam penanganan sampah, termasuk optimalisasi TPS3R di tingkat desa, dan regulasi yang jelas supaya penanganannya tidak parsial,” katanya.
DPRD meminta pemerintah segera melakukan audit internal dan menyusun strategi percepatan pemenuhan layanan dasar. dewan mengkritisi belum dilaporkannya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam LKPj Wali Kota Batu tahun 2025. Dan Dewan menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp 144 miliar.
SiLPA yang tinggi ini jadi indikator ada perencanaan atau pelaksanaan yang tidak optimal. Untuk itu fakta ini harus dianalisis, apakah karena kegiatan tidak selesai atau ada faktor lain.
Dewanpun menyinggung adanya proyek pengadaan yang ditinggalkan pemenang tender, terutama di sektor pendidikan,yang berdampak langsung pada sekolah dan siswa.
Namun, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu kemarin, Legislatif tetap menerima LKPj Wali Kota Batu Tahun 2025. Namun penerimaan ini disertai dengan catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan.
“Catatan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi memastikan ke depan tata kelola pemerintahan lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Khamim. [nas.gat]
