H Adi Wibowo
Data sering kali dianggap sebagai deretan angka yang kaku dan membosankan. Namun, di tangan Wali Kota Pasuruan, H Adi Wibowo, angka-angka itu hendak diubah menjadi instrumen vital untuk membedah persoalan kemiskinan hingga ke akarnya.
Ruang Pertemuan PKK Kota Pasuruan tampak lebih sibuk dari biasanya, pada Senin (20/4). Mas Adi sapaan akrab secara resmi membuka keran sosialisasi program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik).
Sebuah proyek ambisius yang menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) ITS untuk memastikan kebijakan pemerintah tak lagi menembak dalam gelap.
Dalam sambutannya, Mas Adi tak sekadar memberikan sambutan formal. Ia menekankan satu poin krusial, yakni kejujuran data.
Baginya, akurasi data adalah fondasi dari setiap kebijakan publik yang efektif. Jika fondasinya keropos, maka bangunan kesejahteraan yang dijanjikan akan runtuh.
“Kebijakan tanpa data yang akurat itu berisiko tinggi. Kita tidak ingin program penanggulangan kemiskinan salah sasaran hanya karena data di lapangan tidak mencerminkan realitas yang ada,” urai Mas Adi di hadapan para undangan.
Ia menggaris bawahi bahwa literasi statistik di tingkat akar rumput (kelurahan) harus diperkuat.
Masyarakat dan perangkat kelurahan harus paham setiap angka yang mereka setor memiliki dampak langsung pada bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga layanan kesehatan yang akan mereka terima.
Perjalanan Kota Pasuruan menjadi Kota Statistik sebenarnya sudah dimulai sejak 2022. Secara bertahap, satu per satu kelurahan mulai dipoles untuk lebih melek data.
Hingga medio 2026 ini, tercatat sudah 15 kelurahan atau sekitar 44 persen dari total wilayah yang terintegrasi dalam program Kelurahan Cantik.
Namun, Mas Adi belum puas. Ia memasang target tinggi. Yaitu seluruh 34 kelurahan di Kota Pasuruan harus masuk dalam ekosistem digital dan statistik yang valid.
“Dan tahun ini, fokus kita ada di tiga titik: Kelurahan Pohjentrek, Gadingrejo, dan Mandaranrejo. Ketiganya akan menjadi motor penggerak baru dalam tata kelola pemerintahan berbasis data,” jelas Mas Adi.
Tentu saja, langkah Kota Pasuruan ini mendapat apresiasi karena keberaniannya melibatkan institusi akademis seperti ITS.
Kerja sama trilateral antara Pemkot, BPS dan akademisi diharapkan mampu menciptakan sistem pendataan yang tidak hanya canggih secara teknologi, namun juga akuntabel.
Mas Adi berulangkali mengingatkan para petugas di lapangan untuk bekerja dengan integritas. Pendataan tidak boleh dilakukan di belakang meja.
Harus ada verifikasi faktual agar bantuan yang dikucurkan pemerintah benar-benar mendarat di tangan mereka yang membutuhkan.
Dengan pencanangan itu, Kota Pasuruan semakin memantapkan langkahnya sebagai daerah yang mengedepankan objektivitas data. Termasuk, sebuah ikhtiar untuk memastikan bahwa di masa depan, tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dalam catatan negara.
“Pendataan harus jujur dan bertanggung jawab. Ini soal amanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” papar Mas Adi. [hil.gat]
