Sidoarjo, Bhirawa
Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Kamis (16/4) kemarin melakukan evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada 49 perangkat daerah di Pemkab Sidoarjo.
Salah satunya, yang menjadi catatan , adalah perangkat daerah diingatkan selain bisa cepat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, petugas di perangkat daerah juga harus melakukan pelayanan publik secara bermartabat atau ramah.
“Ini kami sampaikan demi untuk pelayanan publik yang prima di kabupaten Sidoarjo,” ujar Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Vera Siadina, di ruang rapat delta graha Setda Sidoarjo, kepada 49 Perwakilan perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Catatan lain dalam evaluasi survey kepuasan masyarakat tersebut adalah, belum semua perangkat daerah melaporkan hasil SKM nya. Hasil SKM yang masuk ke Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo adalah 108 . Masih ada 61 hasil SKM belum dilaporkan.
Menurut Vera itu mengakibatkan hasil SKM semester 2 tahun 2025 lalu, mengalami penurunan sebesar 0.38 poin, dibanding dengan semester 1 tahun 2025.
“Secara umum hasil SKM dari perangkat daerah di Pemkab Sidoarjo ini, masuk kategori sangat bagus atau dengan nilai 97.00. Kami mengapresiasi pelayanan dari semua perangkat daerah. Tetapi masih ada 61 SKM yang belum kami terima,” katanya.
Masih ada 61 hasil SKM tahun 2025 lalu yang belum dilaporkan, ini menurutnya sangat disayangkan. Karena tidak membuat laporan, nilai indek pelayanan publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo akan bisa anjlok apabila dievaluasi oleh pihak Kementerian PAN RB.
Hasil dari Survei kepuasan masyarakat, lanjut Vera, adalah sebuah ekspresi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dari perangkat daerah. Maka hasilnya harus dilaporkan. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan SKM karena mereka adalah penerima layanan dari perangkat daerah.
Catatan lain, atau catatan ketiga, terhadap kinerja pelayanan publik perangkat daerah di Pemkab Sidoarjo adalah, ada perangkat daerah yang selama 1 tahun, hanya mendapat 1 respon bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat respon sama sekali dari publik terkait survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik di tempatnya.
” Pada tahun 2026 ini, minimal harus mendapat 100 responden,” kata Vera.
Hadir dalam kesempatan itu, Rizal Fuadi, anggota komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, mengingatkan agar perangkat daerah bersedia melakukan perbaikan.
Sementara Achmad Muzayyin, juga anggota komisi A menegaskan pelayanan yang prima pada saat ini adalah sebuah harga mati bagi Pemerintah.(kus.hel)
