DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Sumardi, menilai penyampaian LKPJ oleh Gubernur telah memenuhi aspek ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi.
Selain itu, komunikasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dinilai turut menjaga kondusivitas daerah.
“LKPJ ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik melalui DPRD atas penggunaan APBD, sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah,” ujar Sumardi.
Namun demikian, Fraksi Golkar menegaskan bahwa substansi laporan tidak cukup hanya bersandar pada data statistik, melainkan harus ditopang data valid di lapangan agar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Kinerja APBD Positif, Tapi Perlu Optimalisasi
Dalam pemaparannya, Fraksi Golkar mencatat kinerja APBD Jawa Timur 2025 tergolong impresif. Pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,44 triliun.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari target. Meski masih dalam koridor aturan, Golkar mengingatkan agar belanja tidak didominasi kebutuhan operasional rutin.
“Masih terdapat sisa anggaran lebih dari Rp2 triliun yang tidak terserap. Ini perlu dievaluasi agar ke depan lebih efektif untuk pelayanan publik,” tegasnya.
Ekonomi Tumbuh, Ketimpangan Mulai Menyempit
Dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 tercatat 5,33 persen, melampaui target dan lebih tinggi dari nasional. PDRB per kapita juga meningkat menjadi Rp80,86 juta.
Selain itu, rasio Gini turun 0,014 poin dan masuk kategori ketimpangan rendah, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan ke level 9,3 persen.
“Ini menunjukkan distribusi ekonomi mulai lebih merata, namun pengukuran kemiskinan harus benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan,” kata Sumardi.
IPM dan Ketenagakerjaan Menguat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur juga mengalami peningkatan signifikan dan masuk kategori tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya kesesuaian antara lulusan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Minimnya sinergi antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dinilai masih menjadi persoalan.
“Jangan sampai terjadi mismatch yang justru menambah pengangguran,” ujarnya.
Lingkungan Hidup Masih Jadi PR
Di sektor lingkungan hidup, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada di angka 73,43 atau kategori sedang, namun belum memenuhi target.
Fraksi Golkar menyoroti belum optimalnya penanganan pencemaran udara, tanah, serta pengelolaan sampah regional yang berpotensi menimbulkan masalah ke depan.
Soroti Program Nasional hingga Aset Daerah
Selain itu, Fraksi Golkar juga mengkritisi sejumlah isu strategis, mulai dari efektivitas program nasional di daerah, optimalisasi aset daerah, hingga kualitas pelayanan publik yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Golkar juga meminta penjelasan terkait:
*Gelombang PHK di tengah tren penurunan pengangguran
*Kesiapan Balai Latihan Kerja (BLK)
*Realisasi program koperasi dan sekolah rakyat
*Pengelolaan pupuk, hasil hutan, hingga proyek strategis seperti Jalur Lintas Selatan (JLS)
Dorong Evaluasi Substantif
Fraksi Golkar menegaskan, pembahasan LKPJ bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Yang terpenting adalah tindak lanjut rekomendasi DPRD agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan berikutnya,” tegas Sumardi.
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar berharap capaian yang telah diraih Pemprov Jawa Timur dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam mencetak talenta digital dan memperkuat daya saing daerah menuju visi Indonesia Emas 2045. [geh.kt]
