Pemerintah Mulai Kaji Potong Gaji Menteri-DPR, Pengamat: Rakyat Diminta Irit, Elit Kapan?

Surabaya, Bhirawa

Di tengah tekanan ekonomi global yang kian menghimpit, wacana pemotongan gaji pejabat negara mencuat ke permukaan. Bukan sekadar soal penghematan, langkah ini dinilai sebagai ujian keteladanan elit, apakah berani berkorban lebih dulu, atau kembali sekadar wacana tanpa aksi nyata

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai kondisi saat ini menuntut semua pihak untuk bersikap lebih disiplin dalam pengelolaan ekonomi, termasuk pemerintah.

“Situasi ekonomi memang tidak baik-baik saja, dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Ditambah konflik di Timur Tengah, ini membuat tekanan terhadap ekonomi nasional semakin besar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (17/3).

Menurut Surokim, langkah penghematan yang dimulai dari elit negara akan memiliki dampak signifikan dalam membangun kepercayaan publik. Ia menegaskan, wacana pemotongan gaji pejabat bukan sekadar soal angka, melainkan simbol keteladanan.

“Ini bukan sekadar potong gaji, tetapi lebih dari itu, yakni membangun sikap negarawan dan keteladanan aparatur negara. Dari situ bisa tumbuh solidaritas sosial yang kuat,” katanya.

Ia meyakini, langkah konkret dari para pejabat tinggi negara akan menjadi momentum penting dalam memperkuat persatuan nasional. Sebaliknya, tanpa aksi nyata, pernyataan kepedulian hanya akan dianggap sebagai retorika semata.

“Dalam situasi seperti ini, kata-kata tanpa tindakan akan menjadi lip service. Tindakan nyata justru yang akan memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya.

Surokim juga menyoroti masih minimnya keteladanan elit yang dirasakan masyarakat. Hal itu dinilai memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.

“Selama ini keteladanan elit masih minim, sehingga gap antara elit dan masyarakat bawah terasa semakin jauh,” imbuhnya.

Sementara itu, pemerintah tengah mengkaji wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kajian tersebut masih dalam tahap pendalaman.

“Sedang kita detailkan kajiannya,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3).

Di satu sisi, Pras menyebut dari sisi cadangan BBM nasional Indonesia cenderung aman. Namun, ia mengatakan seluruh pihak harus menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk melakukan penghematan.

“Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” kata dia. [geh.kt]