Jember, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), PT Pertamina, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) melakukan pemantauan di sejumlah SPBU untuk memastikan bahwa stok BBM aman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.
Pemantauan yang dipimpin Penjabat Sekda Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman dilakukan di empat lokasi yakni SPBU Gebang, SPBU Ahmad Yani, SPBU Kaliwates, hingga berakhir di SPBU Tawang Alun yang masih terlihat antrean panjang baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketahanan stok saat ini berada pada level yang sangat baik, bahkan cenderung berlebih dari estimasi konsumsi harian normal,” kata Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Luqman di Jember.
Menurutnya langkah proaktif itu diambil untuk memberikan ketenangan bagi warga di tengah isu fluktuasi distribusi energi dan tim TPID memastikan bahwa pasokan BBM tidak mengalami kendala.
“Koordinasi intensif dengan pihak Pertamina terus dilakukan guna menjamin kelancaran arus distribusi ke seluruh pelosok Jember yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi kemacetan distribusi di tingkat pengecer,” tuturnya.
Berdasarkan data yang diterima dari Pertamina, lanjut dia, pasokan harian untuk jenis BBM tertentu telah ditambah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yakni tercatat sebanyak 580 ton Pertalite dan lebih dari 300 ton Pertamax telah didistribusikan ke wilayah Kabupaten Jember.
“Penambahan angka itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas energi bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Jember. Meneruskan arahan Bupati Jember, saya imbau masyarakat tidak perlu khawatir karena stok BBM sangat aman,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah menjamin bahwa ketersediaan BBM akan terus ada dan pasokan tambahan siap digelontorkan oleh Pertamina jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan kebutuhan di lapangan.
“Kami juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi secara ilegal di tengah situasi itu. Praktik penimbunan BBM merupakan tindakan yang mencederai kepentingan publik dan melanggar aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap stabilitas harga dan ketersediaan BBM di Kabupaten Jember tetap terjaga dengan melakukan langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani isu kelangkaan BBM yang tidak benar tersebut. [ant.kt]
