Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa intensifkan langkah intervensi untuk mengendalikan inflasi serta jaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga bahan pokok selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Salah satu upaya konkret tersebut dengan menghadirkan Pasar Murah di Halaman Gedung Serbaguna, Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri, beberapa hari lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan Pasar Murah merupakan instrumen strategis Pemprov Jatim dalam menjaga keterjangkauan harga serta memastikan akses pangan masyarakat tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan.
“Pasar Murah ini merupakan upaya untuk pengendalian inflasi sekaligus stabilisasi harga. Jadi kalau ayam hari ini rata-rata Rp40.000 per kilo, di sini dijual Rp30.000. Kalau telur rata-rata dijual Rp30.000, di sini dijual Rp22.000,” ujarnya.
Ia menambahkan, program Pasar Murah yang digelar Pemprov Jatim bersifat komplementer terhadap langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi lintas level pemerintahan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan intervensi serta memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah.
“Jadi harapannya keterjangkauan pemenuhan kebutuhan masyarakat relatif kita bisa support. Program ini adalah subtitusi dari apa yang dilakukan kabupaten/kota, yang dilakukan Pemprov adalah intervensi secara komplementaritas,” tambahnya.
Selain Pasar Murah, menjelang Idul Fitri Pemprov Jawa Timur bersama Bank Indonesia juga meluncurkan Mobil EPIK (Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota). Program ini menjadi bagian dari penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan pendekatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Mobil EPIK membawa komoditas seperti beras, gula, dan MinyaKita, serta berkeliling ke berbagai kabupaten/kota. Ini bagian dari integrasi pengendalian inflasi Jawa Timur agar distribusi pasokan tetap lancar dan harga tetap terkendali,” jelasnya.
Khofifah berharap berbagai ikhtiar tersebut mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga, sehingga inflasi tetap terkendali serta masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, Pasar Murah memiliki peran strategis di tengah fluktuasi harga yang lazim terjadi menjelang hari besar keagamaan. Dengan menyediakan komoditas di bawah harga pasar, masyarakat memperoleh alternatif belanja yang lebih hemat.
“Harapan kami supaya program serupa seperti ini bisa terus dimasifkan supaya bisa menjangkau masyarakat secara langsung, meringankan beban belanja mereka dan membantu menjaga daya beli masyarakat wilayah Pare Kabupaten Kediri,” ucapnya.
Dalam Pasar Murah tersebut, berbagai komoditas strategis dijual di bawah harga pasar. Beras premium dijual Rp14.000 per kilogram, beras medium Rp11.000 per kilogram, MinyaKita Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, serta tepung terigu Rp10.000 per kilogram.
Selain itu, gula pasir dijual Rp14.000 per kilogram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, cabai rawit merah Rp4.000 per 100 gram, cabai merah besar Rp2.000 per 100 gram, serta daging ayam ras Rp30.000 per kemasan.
Dalam lokasi yang sama, Gubernur juga menyalurkan bantuan berbagai bantuan dan tali asih senilai Rp16.616.779.000. Jumlah tersebut terbagi untuk Kabupaten Kediri senilai Rp15.061.879.000 dan Kota Kediri senilai Rp1.554.900.000 Miliar. Kegiatan digelar di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras (RSBL) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kegiatan Sapa Bansos merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
“Ini sapa bansos ketujuh yang disalurkan di tahun 2026. Ada bantalan sosial sifatnya charity untuk kateogori vulnerable group atau kelompok rentan mulai disabilitas berat dan lansia kurang mampu, kita menyampaikan asistensi sosial serta PKH Plus,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, terdapat pula program yang bersifat penguatan ekonomi seperti KIP Jawara untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan zakat produktif, serta program pemberdayaan desa.
“Ada juga program untuk KIP Jawara pengentasan kemiskinan ekstrem dan zakat produktif. Jadi sifatnya bantalan ekonomi. Ada juga yang sifatnya penguatan dan pemberdayaan di tingkat desa,” imbuhnya.
Di Kabupaten Kediri total bantuan yang disalurkan mencapai Rp15.061.879.000, alokasi terbesar berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebesar Rp5,577 miliar, yang menyasar Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) sebanyak 1.988 keluarga, Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk 168 jiwa, bantuan KIP PPKS Jawara, serta Bantuan Operasional dan Tali Asih bagi 170 jiwa yang meliputi SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA.
Lebih lanjut, BUMD Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan zakat produktif senilai Rp25 juta bagi 50 penerima manfaat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur mengalokasikan bantuan sebesar Rp628 juta untuk program penguatan desa melalui program Desa Berdaya, Jatim Puspa, serta BKK Kabupaten. Dilanjutkan pemberian Bantuan Keuangan Desa total sejumlah Rp2,4 Miliar.
Bantuan Keuangan Desa turut diberikan oleh sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas PUPRKCK Rp 430 juta, Dinas Lingkungan Hidup Rp 105 juta, Dinas Perhubungan Rp 262,8 juta, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Rp 725 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 150 juta, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 4,1 miliar serta Dinas Perkebunan Rp 620 juta untuk 3 desa.
Sementara itu untuk masyarakat Kota Kediri bantuan diberikan sebesar Rp1.554.900.000. Bantuan tersebut meliputi bansos dari Dinsos Jatim dan zakat produktif dari BUMD Jatim. Khusus bansos, nilai yang disalurkan mencapai Rp 1,529 miliar. Rinciannya meliputi PKH Plus sebesar Rp 970 juta, Bansos Kemiskinan Ekstrem Rp 187,5 juta, serta ASPD Rp 198 juta. Selain itu, bantuan pemberdayaan ekonomi melalui program KIP PPKS Jawara sebesar Rp 72 juta, dan BOP tali asih pilar sosial sebesar Rp 102,4 juta. Sementara itu, zakat produktif dari BUMD Jatim kembali disalurkan kepada 50 penerima manfaat senilai Rp 25 juta.[ina.ca]
