Jember, Bhirawa
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan optimisme terhadap dampak ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember. Ia menilai program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
Gus Fawait mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2026 mencapai Rp4,3 triliun.
Dengan berjalannya MBG secara optimal, Jember diproyeksikan menjadi salah satu daerah dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbesar di Jawa Timur, yakni sekitar 270 dapur yang akan beroperasi.
“Kalau nanti seluruh dapur ini berjalan, minimal ada 15 ribu tenaga kerja yang terserap di dapur-dapur tersebut,” ujar Fawait kepada Bhirawa, Senin (2/3).
Menurutnya, angka tersebut sangat signifikan. Ia bahkan mempertanyakan, jika tanpa MBG pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi berapa persen untuk bisa menciptakan 15 ribu lapangan pekerjaan baru.
Tak hanya dari sisi penyerapan tenaga kerja, perputaran uang yang dihasilkan dari operasional SPPG di Jember diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 triliun dalam setahun.
Artinya, total perputaran anggaran di Jember bisa mencapai sekitar Rp8,3 triliun jika digabungkan dengan APBD.
“Ini akan menjadi keberkahan tersendiri bagi Jember. APBD kita Rp4,3 triliun, lalu ada tambahan sekitar Rp4 triliun yang berputar di masyarakat,” jelasnya.
Gus Fawait menyebut MBG sebagai program brilian karena mampu mendistribusikan perputaran ekonomi dari pusat ke daerah. Selama ini, kata dia, konsentrasi keuangan nasional cenderung terpusat di Jakarta. Dengan adanya MBG, aliran dana dapat langsung dirasakan daerah, termasuk Jember.
Ia memprediksi efek domino akan terasa kuat, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan sektor informal lainnya. Salah satu contoh yang ia soroti adalah peningkatan harga jeruk di Kecamatan Semboro.
“Saya pernah diskusi dengan petani di Semboro, harga jeruk sempat hanya Rp4 ribu per kilogram, sampai banyak yang membabat pohonnya. Sekarang harganya sudah di kisaran Rp10 sampai Rp12 ribu. Petani tentu mendapatkan penghasilan lebih baik,” paparnya.
Meski demikian, Fawait mengakui implementasi program berskala besar seperti MBG tidak lepas dari kekurangan. Ia menilai, kebijakan yang melibatkan jumlah penduduk besar membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi ideal.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Jember membuka saluran pengaduan bagi masyarakat melalui kanal “Wadul Guse”. Saluran ini ditujukan untuk menampung laporan apabila ditemukan menu SPPG yang kurang sesuai standar.
“Kami minta masyarakat melaporkan jika ada yang kurang pas, agar bisa segera ditindaklanjuti satgas,” tegasnya.
Fawait meyakini, ke depan MBG tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi dan penyiapan generasi berkualitas, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional, khususnya di Kabupaten Jember. [geh.gat]
